JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) melihat percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai peluang strategis untuk memperkuat kinerja keuangan sekaligus memperluas portofolio proyek perseroan. Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, menegaskan perseroan memiliki rekam jejak panjang dalam proyek-proyek strategis nasional sehingga optimistis bisa aktif dalam pembangunan IKN.
Percepatan IKN ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025. Pemerintah menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan seluas 800–850 hektare, penyelesaian 20% gedung perkantoran, 50% hunian layak, serta pemindahan 1.700–4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Utara.
Rozi menambahkan bahwa beberapa proyek ADHI yang berjalan dan ditargetkan rampung tahun ini meliputi Istana Wakil Presiden, Masjid Negara IKN, dan ruang terbuka hijau. Paket-paket ini menunjukkan kontribusi nyata perseroan dalam percepatan pembangunan kawasan inti pemerintahan.
Persiapan Proyek Baru dan Dukungan Pemerintah
ADHI tengah memetakan peluang tambahan proyek baru seiring percepatan pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Perseroan siap mendukung agenda pemerintah, baik dari sisi infrastruktur dasar maupun proyek tematik yang terkait dengan hunian ASN dan transportasi.
“Sejalan dengan arahan Perpres 79/2025, perseroan terus memetakan peluang untuk memperoleh tambahan proyek di IKN. Pada prinsipnya kami siap mendukung agenda pemerintah terkait percepatan IKN,” ujar Rozi Sparta, Kamis, 2 Oktober 2025.
Menurut analis, kepastian regulasi ini berpotensi mengangkat sentimen positif di pasar saham bagi BUMN Karya dan kontraktor swasta. Namun, isu arus kas masih menjadi tantangan, sehingga dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) atau skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dianggap krusial.
Senior Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas, menyebutkan bahwa percepatan pembangunan IKN juga menguntungkan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) yang telah terlibat sejak awal. Laporan PTPP mencatat total nilai proyek berjalan di IKN Nusantara mencapai Rp5,96 triliun per Juli 2025, termasuk pembangunan Airside VVIP senilai Rp2,18 triliun, Jalan Tol IKN Seksi 1B Rp1,52 triliun, dan Gedung PUPR Wing 2 Rp815,56 miliar.
Implikasi Perpres 79/2025 bagi BUMN Karya
Selain ADHI dan PTPP, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) juga memperoleh manfaat dari proyek IKN. Keunggulan WIKA terlihat pada pembangunan gedung dan konektivitas, sedangkan ADHI berpotensi besar di pembangunan hunian ASN dan infrastruktur transportasi. Sementara PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) dan kontraktor swasta lainnya memiliki peran lebih terbatas.
Menurut Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, Perpres No. 79/2025 memiliki implikasi signifikan terhadap prospek emiten konstruksi. Regulasi tersebut memberikan kepastian politik dan hukum terkait status IKN, yang menjadi modal kuat untuk mendorong investasi.
Dengan kepastian ini, BUMN Karya memiliki pijakan yang jelas dalam merencanakan kontrak baru dan memperluas portofolio proyek. Investasi yang meningkat di IKN diyakini akan mempercepat pertumbuhan sektor konstruksi serta mendorong peningkatan pendapatan perusahaan.
Rozi Sparta menekankan bahwa ADHI siap memanfaatkan momentum ini. Perusahaan menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan proyek yang sudah berjalan, sekaligus menyiapkan diri menghadapi tender proyek baru yang muncul seiring percepatan pembangunan kawasan inti dan hunian ASN.
Tantangan dan Strategi Keuangan
Meski peluang besar terbuka, tantangan arus kas menjadi perhatian utama. Dukungan PMN atau KPBU diperlukan untuk menjaga kelancaran proyek-proyek strategis tanpa mengganggu stabilitas keuangan perseroan.
Analis Sukarno Alatas menilai hal ini menjadi perhatian investor, karena meski proyek IKN menjanjikan potensi pendapatan tinggi, manajemen arus kas tetap krusial agar proyek dapat selesai tepat waktu. ADHI perlu mengoptimalkan sumber daya dan mengelola biaya dengan cermat.
Strategi ini juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan proyek BUMN Karya, yang menekankan kualitas pekerjaan, efisiensi biaya, dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Dengan langkah ini, ADHI dapat memastikan kontribusi maksimal bagi pembangunan IKN sekaligus menjaga kinerja keuangan tetap sehat.
ADHI Siap Dorong Percepatan IKN
Percepatan pembangunan IKN Nusantara membuka peluang strategis bagi ADHI dan BUMN Karya lainnya. Dengan pengalaman proyek strategis nasional, ADHI optimistis dapat berkontribusi aktif sekaligus meningkatkan pendapatan.
Seiring implementasi Perpres 79/2025, proyek-proyek di IKN diharapkan selesai sesuai target, termasuk pembangunan gedung perkantoran, hunian ASN, dan infrastruktur transportasi. Dukungan pemerintah melalui PMN atau KPBU diperkirakan memperkuat kelancaran proyek.
Momentum percepatan IKN bukan hanya meningkatkan portofolio proyek ADHI, tetapi juga menegaskan peran BUMN Karya dalam mendorong pembangunan nasional. Dengan strategi tepat, ADHI siap menghadapi tantangan sekaligus memaksimalkan peluang di IKN Nusantara 2025–2028.