JAKARTA — Upaya Perum Bulog untuk memperkuat cadangan beras dalam negeri mendapat dukungan kuat dari pemerintah. Dalam langkah yang signifikan, Bulog akan menerima suntikan dana besar-besaran senilai Rp 16,6 triliun dari Operator Investasi Pemerintah (OIP). Dana ini akan digunakan Bulog untuk membeli 3 juta ton beras dari dalam negeri, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pengumuman ini muncul saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan sejumlah badan usaha milik negara terkait pangan di Jakarta yang berlangsung pada Selasa, 4 Februari 2025. Pada rapat yang dilaksanakan secara hibrida tersebut, Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparyono, menegaskan bahwa Bulog akan mengoptimalkan dua sumber utama pembiayaan dalam proyek besar ini. Selain suntikan dari OIP, Bulog juga memiliki akses untuk meminjam dana sebesar Rp 3 triliun dari sejumlah bank milik negara dengan skema subsidi bunga pinjaman.
"Beberapa waktu lalu, saya dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke rumah dinasnya. Presiden memberitahukan bahwa Bulog akan mendapat suntikan dana dari OIP,” ungkap Wahyu mengenai komitmen pemerintah untuk mendukung langkah Bulog dalam pengadaan beras.
Dana dari OIP tersebut sangat diantisipasi oleh Bulog, yang saat ini tengah berdiskusi mengenai proses pencairan dana dengan Kementerian Keuangan. OIP sendiri merupakan badan yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan untuk menjalankan fungsi operasional investasi pemerintah, yang meliputi penempatan dana dalam jangka panjang guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.
Dalam mewujudkan target besar ini, Bulog mengandalkan kerjasama erat dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). Kolaborasi strategis ini diresmikan melalui nota kesepahaman yang diungkapkan Wahyu, di mana Perpadi berkomitmen untuk memasok 2,1 juta ton beras setara ke Bulog. "Kami juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Perpadi. Perpadi berkomitmen memasok gabah kering giling atau beras ke Bulog sebanyak 2,1 juta ton setara beras,” tambahnya.
Bulog telah merancang strategi ekstensif untuk mencapai tujuannya. Dengan jaringan 1.294 mitra tani di sejumlah sentra beras, Bulog memastikan penyediaan gabah kering panen secara stabil. Ditambah lagi dengan rencana untuk menyerap produksi dari program-program pemerintah seperti ‘Makmur’ yang dirintis Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan program Food Estate (Lumbung Pangan), sinergi ini diharapkan dapat memperkuat cadangan beras pemerintah pada 2025.
Kondisi iklim juga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam strategi Bulog ke depan. Fenomena La Nina yang menyebabkan peningkatan curah hujan hingga 20% pada awal 2025, berdampak signifikan pada sektor pertanian. BMKG telah mengeluarkan peringatan terkait, menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah mitigasi untuk melindungi pasokan pangan nasional dari kemungkinan gagal panen akibat cuaca ekstrem.
Sejalan dengan usaha Bulog, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan dukungan penuh kepada Bulog dengan menginstruksikan pembelian gabah petani, terlepas dari kualitasnya, sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) yakni Rp 6.500 per kg. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kestabilan harga gabah di tingkat petani yang berdasarkan data Bapanas per 3 Februari 2025, masih berada di bawah HPP di beberapa daerah.
Arief juga menyampaikan arahan langsung dari Presiden yang menginstruksikan kepada penggilingan padi di Indonesia untuk membeli gabah dengan harga minimal HPP guna melindungi pendapatan petani. “Tak hanya itu, Presiden juga meminta penggilingan-penggilingan padi di seluruh Indonesia membeli gabah kering panen minimal seharga Rp 6.500 per kg. Nanti, peraturan pemerintah terkait hal itu akan disiapkan untuk melindungi petani Indonesia,” ucap Arief lebih lanjut.
Dengan langkah-langkah strategis dan dukungan finansial yang tumpah ruah dari pemerintah, Bulog berada pada posisi yang kuat untuk mendorong swasembada beras dan memastikan ketahanan pangan Indonesia tetap terjaga.