Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada awal 2025 tidak menyurutkan niat pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Di tengah kebijakan baru ini, pemerintah mengupayakan agar harga tiket transportasi umum bisa mengalami penurunan, dengan harapan mendukung daya beli masyarakat.
Menanggapi kenaikan PPN, pemerintah melalui berbagai kementerian terkait telah merancang berbagai penyesuaian agar dampak pada harga tiket transportasi bisa diminimalisir. Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat.
“Memang kami harus terus melakukan penyesuaian-penyesuaian,” ujar AHY saat meninjau kesiapan angkutan mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Terminal Tirtonadi.
Kebijakan yang diambil tidak hanya bersandar pada penurunan harga tiket satu moda transportasi saja. AHY menjelaskan bahwa terdapat sejumlah unsur pembentuk harga tiket transportasi umum yang kini tengah ditinjau ulang. Misalnya, upaya penurunan harga tiket pesawat hingga sekitar 10 persen, berlaku baik untuk pesawat jet maupun propeller secara rata-rata nasional.
“Untuk tiket pesawat misalnya, terjadi penurunan kurang lebih 10 persen rata-rata secara nasional. Baik untuk (harga tiket) pesawat jet maupun propeller,” ungkapnya. Langkah ini, menurut AHY, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada daya beli masyarakat.
Tidak hanya pesawat, tiket kereta api juga menjadi perhatian pemerintah. AHY menjelaskan bahwa potongan harga karcis kereta tertentu pun sudah diterapkan dalam rangka mendukung kebijakan ini.
“Kemarin kami coba (kereta api) direct train (jurusan) Jakarta-Semarang dan (kereta api jurusan) Jakarta-Jogja. Di sana juga ada diskon bagi masyarakat,” jelas AHY.
Pemerintah tidak berhenti berinovasi hanya pada masa liburan Nataru. PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah mengoperasikan kereta langsung tanpa transit atau direct train di jalur Stasiun Gambir Jakarta menuju Stasiun Semarang Tawang selama periode liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, dengan harapan meringankan beban anggaran perjalanan masyarakat.
Antusiasme publik terhadap penurunan harga tiket diharapkan dapat merangsang kembali semangat bepergian pasca pandemi dan meningkatkan aktivitas ekonomi yang sempat lesu. Namun, upaya ini harus seiring dengan pengawasan ketat agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.
Di sisi lain, kalangan akademisi dan ekonom memberikan pandangan agar pemerintah tidak hanya fokus pada penurunan harga tiket, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan transportasi umum agar lebih mumpuni.
Dengan kenaikan PPN yang tak terhindarkan, kebijakan ini diharapkan berperan sebagai penyeimbang agar tidak terjadi inflasi yang terlalu tajam dalam sektor transportasi dan menjaga daya saing transportasi publik dengan moda transportasi pribadi.
Langkah ini di sisi lain juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial dengan menjangkau semua kalangan masyarakat, termasuk yang paling terdampak oleh penyesuaian kebijakan pajak.
Ke depan, kerjasama antara pemerintah dengan penyedia layanan transportasi menjadi krusial untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Diharapkan dengan penurunan harga yang diupayakan serta pembenahan fasilitas publik, masyarakat bisa menikmati layanan transportasi yang lebih efisien dan nyaman. Ini adalah upaya nyata untuk menjaga aksesibilitas dan mendukung mobilitas yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.