Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa proyek food estate yang menjadi visi besar Presiden Prabowo Subianto akan tetap berjalan. Proyek ini bertujuan untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia, sebagaimana telah dicita-citakan oleh Presiden Prabowo sejak dua dekade lalu.
"Sudah dua dekade, beliau memimpikan Indonesia bisa mandiri pangan. Proyek food estate ini adalah cara untuk menggenjot swasembada pangan," ujar Hashim dalam sosialisasi hasil COP 20 di Jakarta baru-baru ini. Pernyataan tersebut menggarisbawahi komitmen Presiden Prabowo untuk merealisasikan ambisinya demi kemandirian pangan negara.
Meski menghadapi sejumlah kritikan, Hashim memastikan proyek tersebut akan terus dilanjutkan. Kritik yang paling menonjol, menurutnya, muncul dari program food estate yang sedang berlangsung di Merauke, Papua Selatan. "Saya harus mengakui, di Baku memang ada beberapa kritikan dari berbagai pihak yang ditujukan terutama kepada program pangan kita, program food estate, khususnya yang ada di Merauke," kata Hashim.
Hashim menyoroti betapa pentingnya proyek ini di tengah ketergantungan Indonesia pada impor pangan. Ia menjelaskan bahwa ketergantungan tersebut membuat Indonesia rentan terhadap perubahan dan gejolak geopolitik global. "Kita sangat rentan. Kita mengimpor beberapa juta ton beras, gula, dan bahan pangan lainnya. Dalam banyak hal, kita sangat rapuh dan sensitif terhadap perkembangan geopolitik," jelasnya.
Proyek food estate, yang mencakup pengembangan lahan untuk pertanian skala besar, dirancang untuk mengurangi ketergantungan ini dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Meski demikian, kritik yang ditujukan terhadapnya sering kali berfokus pada dampak lingkungan dan sosial dari proyek tersebut, khususnya di daerah-daerah sensitif seperti Papua.
Namun, pemerintah berusaha keras untuk menyeimbangkan proyek ini dengan upaya perlindungan lingkungan. Hashim mengungkapkan bahwa pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan program reboisasi guna menghijaukan kembali hutan-hutan di Indonesia dengan area seluas 12 juta hektare.
"Ini akan dipercayakan kepada Menteri Kehutanan agar kita bisa mandiri dan memenuhi kewajiban Indonesia kepada dunia," tambah Hashim. Ia menjelaskan bahwa program reboisasi ini akan memanfaatkan sistem tumpang sari, yang memungkinkan penanaman berbagai jenis tanaman di lahan yang sama secara bersamaan. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan.
Sejalan dengan proyek food estate, program reboisasi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kemandirian pangan, dan kelestarian lingkungan. Kombinasi kedua program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia sekaligus menghormati komitmen lingkungan dalam skala global.
Sebagai proyek ambisius dan strategis, food estate diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan Indonesia dan membantu negara ini memenuhi target swasembada pangan dalam beberapa tahun mendatang. Walaupun menghadapi tantangan, baik dari segi implementasi maupun penerimaan publik, Hashim percaya bahwa food estate adalah langkah penting menuju kemandirian pangan jangka panjang.
Adapun langkah pemerintah untuk terus mendukung kedua program ini, baik food estate maupun reboisasi, menunjukkan tekad untuk membawa Indonesia ke arah ketahanan pangan yang lebih kuat sekaligus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Dengan dukungan dan komitmen yang keras dari berbagai pihak, Indonesia diharapkan dapat meraih kemandirian pangan sebagaimana yang telah menjadi visi presiden sejak lama.