JAKARTA - Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di Indonesia, Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengimbau Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan ID Food untuk terus berperan aktif. Menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, ada peningkatan signifikan dalam permintaan pangan yang memerlukan perhatian khusus dari lembaga terkait guna menjaga keseimbangan antara produsen, pedagang, dan konsumen.
Abdul Kharis menyoroti pentingnya langkah antisipatif dalam mengelola stok dan distribusi bahan pangan strategis, sehingga kelangkaan dan kenaikan harga yang dapat merugikan masyarakat dapat dihindari. "Kami mendorong Badan Pangan Nasional, Bulog, dan ID Food untuk terus meningkatkan koordinasi dan pengawasan agar pasokan pangan tetap tersedia dan harga tetap terkendali," ujar Abdul Kharis. Menurutnya, langkah ini sangat krusial, terutama mengingat peningkatan kebutuhan masyarakat selama periode Ramadhan dan Idul Fitri.
Tidak berhenti di situ, Abdul Kharis juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar dan intervensi harga jika diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dianggap penting dalam memastikan ketahanan pangan nasional. "Kami berharap tidak ada spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memantau pergerakan harga di pasar serta mengambil langkah-langkah strategis agar stok pangan tetap mencukupi," jelasnya.
Menyinggung rantai distribusi, Abdul Kharis menekankan bahwa kelancaran pasokan dari produsen ke pasar tradisional maupun modern harus terjaga. Keberlanjutan distribusi merupakan kunci stabilitas, baik untuk ketersediaan maupun harga. Dia juga menyatakan bahwa ketersediaan dan harga yang stabil akan memberi dampak positif pada kesejahteraan masyarakat serta menjaga inflasi tetap terkendali.
Dalam momen-momen penting seperti ini, Abdul Kharis memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawasi kebijakan pangan agar masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga. "Kami berkomitmen untuk terus mengawasi kebijakan pangan agar masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga, terutama dalam momentum penting seperti Ramadhan dan Idul Fitri," tegasnya.
Kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik antara Badan Pangan Nasional, Bulog, dan ID Food dengan pemerintah daerah juga disoroti. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar hingga ke pelosok-pelosok negeri. Dengan demikian, stabilitas harga dan ketahanan pangan dapat terwujud lebih merata di berbagai wilayah di Indonesia.
Abdul Kharis juga menekankan pentingnya penggunaan data dan teknologi dalam pengelolaan pangan. Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi dapat membantu dalam perencanaan yang lebih matang dan tepat waktu, baik dalam produksi, distribusi, maupun intervensi pasar. Teknologi juga diharapkan mampu menjadi media pengawasan dan pengendalian harga yang lebih efektif.
Mempertimbangkan potensi ancaman seperti cuaca ekstrem dan bencana alam yang dapat mempengaruhi produksi pangan, Abdul Kharis mengingatkan perlunya pengembangan strategi mitigasi risiko. Langkah ini bisa berupa diversifikasi sumber pangan, peningkatan cadangan pangan, serta pelatihan bagi para petani dan pelaku usaha pangan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan ini.
Abdul Kharis melihat permasalahan pangan ini sebagai isu strategis yang memerlukan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat. Masyarakat diajak untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi dan menyimpan pangan, serta berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
Dari perspektif ini, komitmen bersama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan yang ada di depan mata dan memastikan Indonesia dapat melewati periode kritis menjelang dan selama Ramadhan serta Idul Fitri dengan baik.