JAKARTA – Proyek pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi yang telah lama direncanakan sejak tahun 2022 kini dihadapkan pada masalah penundaan. Penundaan ini muncul setelah tiba-tiba Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menunda pengumuman prakualifikasi pelelangan untuk proyek tersebut. Penundaan ini menyusul surat bernomor 01/BPJT/GLMW/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Sonny Sulaksono Wibowo.
Surat yang diedarkan pada 4 Februari 2025 tersebut menginformasikan kepada calon peserta prakualifikasi bahwa proses prakualifikasi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini menimbulkan spekulasi, apakah keputusan ini terkait dengan upaya efisiensi anggaran belanja negara?
Staf Humas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Gilimanuk, I Ketut Kariasa, ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya penundaan tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui alasan pasti dari penundaan ini. "Oh ya, ditunda. Aduh, saya tidak punya gambaran, karena itu ranahnya di DJPI (Dirjen Pembiayaan Infrastruktur)," ujar Kariasa. Ia menegaskan bahwa posisinya di BPJT berada di direktorat yang berbeda, sehingga tidak memiliki informasi lebih lanjut mengenai keputusan tersebut.
Kariasa menjelaskan bahwa meskipun terdapat penundaan, proses penggantian lahan untuk masyarakat yang terdampak telah berlangsung secara bertahap. "Astungkara, bertahap sudah (ganti rugi lahan, red)," ungkapnya dengan harapan segera ada investor yang tertarik. "Mudah-mudahan segera ada investor yang berminat," katanya.
Penundaan ini juga menimbulkan kekhawatiran di antara para pemangku kepentingan. Ketua Komisi III DPRD Bali, Nyoman Suyasa, yang membidangi infrastruktur, berharap penundaan ini tidak akan berdampak panjang, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia menekankan bahwa rencana proyek ini tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melainkan mengandalkan pihak swasta. "Jadi skema awalnya tidak dengan APBN. Skema dari investor. Jadi skema proyek berubah murni swasta atau swasta dengan APBN," jelas Suyasa.
Suyasa juga mengungkapkan kekhawatirannya jika penundaan ini berdampak pada pembangunan infrastruktur yang esensial untuk peningkatan ekonomi masyarakat. "Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang memang produktif perlu diberikan lebih lanjut memengaruhi kemajuan tingkat ekonomi," tambahnya.
Penundaan proyek strategis ini menyoroti tantangan dalam penataan infrastruktur yang mengandalkan sumber pembiayaan alternatif. Meski pemerintah dan BPJT terus berupaya untuk menarik investor, namun sifat kompleks dari proyek ini menuntut koordinasi dan kerjasama berbagai pihak. Dalam konteks efisiensi anggaran, pemerintah tetap dituntut untuk memastikan kelangsungan proyek tanpa membebani masyarakat.
Pembangunan infrastruktur seperti Tol Gilimanuk-Mengwi ini sangat penting bagi Bali. Tidak hanya mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di daerah tersebut. Oleh karena itu, pembatalan atau penundaan yang berkepanjangan bisa berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi regional.
Publik berharap agar penundaan ini hanya bersifat sementara dan bukan indikasi masalah yang lebih besar. Semua pihak perlu bersinergi dalam menghadapi tantangan anggaran dan pembiayaan, sehingga proyek dapat segera dilanjutkan demi kepentingan bersama. Kepastian pembiayaan dan komitmen dari investor menjadi kunci utama agar proyek ini bisa berjalan sesuai rencana, membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi Bali dan sekitarnya.