JAKARTA – Dalam upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan lahan seluas 792 hektare. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk mengakomodasi kebutuhan perumahan masyarakat, dengan pengembangan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di lokasi yang strategis dekat dengan stasiun KRL.
Menteri BUMN, Erick Thohir, memastikan bahwa seluruh lahan yang telah disiapkan adalah aset BUMN, mencakup lahan milik Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Proyek ini diproyeksikan akan mampu menghadirkan sekitar 123.000 unit rumah baru bagi masyarakat di lima lokasi yang dapat disurvei oleh para pengembang.
"Untuk percepatan 792 hektare yang jelas kita Mapping-kan, ini bisa dipercepat, kurang lebih 123 ribu rumah yang bisa dilakukan percepatannya," kata Erick Thohir dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi di Kementerian BUMN.
Keberadaan lahan BUMN ini tidak hanya ditujukan untuk pembangunan, namun juga sebagai langkah sinergis antara pemerintah dan sektor swasta, dengan payung hukum yang jelas dan transparan. Hal ini diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari permasalahan-permasalahan umum yang sering terjadi dalam sektor properti, seperti proyek mangkrak dan kelambanan penerbitan sertifikat hak milik (SHM).
"Karena itu tadi saya sampaikan, program yang sedang kita jalankan juga perapihan kerja sama dengan developer, yang menurut kita sebelumnya kurang baik, harus kita perbaiki," tambah Erick.
Menariknya, proyek ini juga mendapat dukungan dari investor internasional. Seperti diberitakan sebelumnya, investor dari Qatar siap mengucurkan dana sebesar USD 20 miliar untuk mendukung program ini, sebuah indikasi bahwa potensi pasar perumahan di Indonesia memiliki daya tarik global.
Di sisi lain, Direktur Perum Perumnas, Budi Saddewa, menjelaskan bahwa dari aset BUMN yang disiapkan, mayoritas lahan, sekitar 729 hektare, adalah milik Perumnas. Fasilitas ini tersebar di beberapa titik strategis di kawasan Jabodetabek. Beberapa lokasi yang menjadi fokus adalah Blok K Pulo Gebang di Jakarta Timur, Stasiun Cicayur dan Jurang Mangu di Tangerang Selatan, serta kawasan Klender di Jakarta Timur dan Jonggol di Bogor.
Menurut Budi, pengembangan TOD ini bertujuan untuk memaksimalkan aksesibilitas transportasi publik sebagai daya ungkit dan solusi untuk meningkatkan efisiensi hunian bagi masyarakat perkotaan. "Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Nanti dikembangkan menjadi konsep transit oriented development (TOD)," ujar Budi.
Pengembangan TOD ini tidak hanya sebatas pemanfaatan lahan saja, namun juga sebagai bagian dari strategi revitalisasi kawasan, terutama di daerah seperti Klender, di mana Perumnas akan fokus pada upaya revitalisasi kawasan.
Dengan langkah ini, pemerintah melalui Kementerian BUMN tidak hanya berkontribusi dalam penyediaan lahan, namun juga menjembatani kolaborasi antara pemerintahan dan swasta. Harapannya, program ini dapat solusi efektif atas keterbatasan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan adanya kemitraan yang menguntungkan semua pihak terkait.
Adopsi konsep TOD ini diharapkan menjadi model percontohan pembangunan perumahan di Indonesia, terutama dalam menjawab tantangan urbanisasi dan kebutuhan akan hunian yang terjangkau namun tetap strategis. Upaya ini juga menjadi refleksi nyata dari komitmen pemerintah dalam memprioritaskan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan yang layak.