JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) semakin memantapkan upayanya dalam memperkuat infrastruktur pariwisata dengan menggandeng pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan guna menerapkan konsep ekonomi biru, hijau, dan ekonomi sirkular yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan.
Mengembangkan sektor pariwisata yang ramah lingkungan merupakan langkah strategis guna menunjang keberlanjutan pariwisata. Dalam sebuah pertemuan resmi di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Usaha Kemenparekraf/Baparekraf, Dadang Rizki Ratman, menjelaskan pentingnya penerapan konsep ini. "Kami bersama dinas provinsi pariwisata dan dinas kabupaten/kota bertekad agar destinasi wisata senantiasa bersih sesuai dengan Sapta Pesona,” ujar Dadang.
Pengembangan pariwisata berbasis lingkungan ini mencakup pengelolaan sampah yang lebih baik dan pengurangan penggunaan bahan sekali pakai. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahan Bahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup, Vinda Damayanti, turut menyuarakan pentingnya peran aktif pengelola kawasan wisata. “Hotel, kafe, restoran diupayakan jangan menggunakan bahan-bahan yang sekali buang tapi yang dapat berulang-ulang,” imbau Vinda. Ini termasuk penggunaan botol yang bisa diisi ulang daripada botol plastik sekali pakai.
Para pelaku industri pariwisata didorong untuk menyalurkan sampah ke bank sampah terdekat sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan program ekonomi sirkular. Inisiatif ini tidak hanya melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi juga memerlukan kerjasama lintas sektoral. “Pengelolaan sampah ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau Kementerian Lingkungan Hidup saja. Namun, perlu berkolaborasi bersama baik dengan pemerintah daerah, produsen sebagai pelaku usaha, dan pengunjung atau masyarakat,” jelas Vinda.
Pentingnya sinergi tersebut disoroti untuk memastikan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga lokal, dan termasuk masyarakat, dapat berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan lingkungan. Ke depan, diperlukan pembagian peran dan kewajiban yang jelas terkait pengelolaan sampah di kawasan pariwisata. Vinda menegaskan, “Ke depan harus disusun pembagian peran dan kewajiban terkait pengelolaan sampah khususnya di daerah pariwisata.”
Implementasi atas rencana ini bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, namun juga sebagai daya tarik bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara yang kini semakin peduli akan isu-isu keberlanjutan. Pariwisata yang hijau dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia di kancah global.
Pelaksanaan program ekonomi biru, hijau, dan sirkular bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hasil dari aktivitas pariwisata. Konsep tersebut mengintegrasikan pengelolaan sumber daya dengan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Para pemangku kepentingan diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis keberlanjutan ini agar sektor pariwisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi tetapi juga menjaga lingkungan agar tetap lestari. Masyarakat lokal pun diharapkan dapat ikut serta dalam berbagai proyek lingkungan ini, yang juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi mereka.
Kebijakan Kemenpar ini menjadi respon atas tantangan global dalam penanganan masalah lingkungan dan menjadi bagian dari usaha panjang dalam menghadapi perubahan iklim. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan pariwisata nasional tetap menjadi daya tarik yang berkelanjutan dan berkualitas.
Melalui komitmen bersama ini, destinasi wisata di Indonesia diharapkan akan semakin dikenal, tidak hanya karena keindahan dan keragaman budayanya, tetapi juga karena keunggulan dalam hal pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan dukungan seluruh stakeholders, capaian ini bukanlah sesuatu yang mustahil demi mewujudkan industri pariwisata yang inklusif dan ramah lingkungan.