JAKARTA – Dalam perkembangan terbaru mengenai proyek-proyek infrastruktur nasional, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengonfirmasi pada 12 Februari bahwa proyek-proyek tersebut akan tetap berjalan meskipun harus menghadapi keterlambatan akibat pemangkasan anggaran. Kebijakan ini merespons perintah efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto, yang dianggap mempengaruhi berbagai sektor penting dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Dampak Pemangkasan Anggaran
Pada awal Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun. Namun, jumlah ini mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai Rp 29,57 triliun. Langkah drastis ini muncul setelah adanya perintah efisiensi, membuat anggaran awal harus dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun.
Menteri Dody menjelaskan bahwa sebagian besar proyek yang terkena dampak adalah proyek tahun jamak (multi-year contract). “Semua multi years contract sementara waktu kita molorkan, diperpanjang, direlaksasi. Semua direlaksasi bukan dihentikan, tapi program tetap berlanjut,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Proyek-Proyek yang Terdampak
Di antara proyek-proyek yang akan mengalami keterlambatan adalah sektor sumber daya air, konektivitas, dan kawasan permukiman. Di sektor sumber daya air, beberapa proyek utama yang terkena dampak termasuk konstruksi 14 unit bendungan baru, revitalisasi danau dan situ, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dengan total luas 38,550 hektare, dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,25 meter kubik per detik.
Sementara di segmen konektivitas, pembangunan jalan sepanjang 57 kilometer dan peningkatan kapasitas jalan sepanjang 1,102 kilometer akan mengalami gangguan. Tidak hanya itu, proyek duplikasi jembatan, jembatan gantung, fly over, hingga pembangunan jalan tol juga harus ditunda.
Di wilayah kawasan permukiman, rencana peningkatan serta perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah dan persampahan hingga pengembangan kawasan yang luas juga akan tertunda.
Pengurangan Pemangkasan Anggaran
Dalam laporan terbarunya, Menteri Dody menyampaikan bahwa telah terjadi rekonstruksi dalam pemangkasan anggaran Kementerian PU, yang menjadikan potongannya turun menjadi Rp 60,46 triliun. “Sesuai surat yang kami terima tadi pagi oleh Bu Menteri Keuangan, total pagu Kementerian PU Tahun Anggaran 2025 setelah efisiensi kedua menjadi sebesar Rp 50,48 triliun,” ungkapnya.
Pagu sebesar Rp 50,48 triliun terdiri dari rupiah murni sejumlah Rp 34,38 triliun dan non-rupiah murni senilai Rp 16,09 triliun. Dengan tambahan anggaran ini, Dody menjelaskan bahwa kementeriannya bisa mulai merencanakan kembali anggaran untuk preservasi jalan, yang awalnya dipangkas penuh hingga Rp 0.
“Insya Allah setelah ada penambahan anggaran, kami bisa lakukan preservasi. Sementara waktu memang karena waktunya sangat pendek, kita anggarkan baru untuk 6 bulan (untuk jalan). Tapi setelah pembahasan politik anggaran ini selesai kami akan sisir lagi untuk bisa tetap 12 bulan preservasi,” kata Dody, meyakinkan bahwa kementeriannya tetap berupaya mengatasi tantangan penyusunan anggaran.
Optimisme di Tengah Tantangan
Meskipun menghadapi serangkaian tantangan akibat pemangkasan anggaran, komitmen Kementerian Pekerjaan Umum di bawah kepemimpinan Menteri Dody tetap tegas bahwa proyek-proyek ini akan diteruskan. Efisiensi dan penyesuaian waktu menjadi strategi untuk memastikan kesinambungan proyek serta meminimalisir dampak dari perubahan besar terhadap anggaran.
Dody menekankan pentingnya kerja sama dengan pihak terkait dan mensosialisasikan kepada publik agar tetap mendapatkan dukungan dan pemahaman dalam menjalankan proyek ini sesuai dengan kondisi yang ada. Meski waktu pelaksanaan harus direlaksasi, visi untuk membangun infrastruktur yang kuat bagi negara tetap menjadi prioritas.