JAKARTA - Pemerintah pusat memperlihatkan komitmennya terhadap pengembangan infrastruktur nasional dengan menggulirkan proyek pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung. Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan menunjang aktivitas Bandara Dhoho Kediri yang sedang berkembang.
Dalam rencana pembangunan tersebut, ada sebanyak 23 desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Kediri yang akan terdampak. Proyek yang dimulai di Kabupaten Kediri dan berakhir di Tulungagung ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dan memangkas waktu tempuh antarkota. Namun, dampaknya juga signifikan bagi masyarakat setempat, terutama di daerah yang dilewati proyek tol tersebut.
Desa-Desa Terdampak di Kecamatan Mojo
Kecamatan Mojo menjadi salah satu area yang terdampak signifikan oleh proyek ini. Berikut adalah desa-desa di Kecamatan Mojo yang akan terpengaruh:
1. Desa Kraton
2. Desa Ploso
3. Desa Kedawung
4. Desa Maesan
5. Desa Kranding
6. Desa Ngadi
7. Desa Ngetrep
8. Desa Mondo
9. Desa Keniten
10. Desa Petok
11. Desa Sukoanyar
12. Desa Surat
13. Desa Mojo
14. Desa Tambibendo
15. Desa Mlati
Tak hanya Mojo, dua kecamatan lainnya juga sama-sama terdampak, yaitu Kecamatan Semen dan Kecamatan Banyakan.
Kecamatan Semen dan Banyakan Tak Luput dari Dampak
Di Kecamatan Semen, beberapa desa yang turut merasakan dampak proyek tol adalah:
1. Desa Semen
2. Desa Titik
3. Desa Puhrubuh
4. Desa Sidomulyo
5. Desa Bobang
Sementara untuk Kecamatan Banyakan, desa yang terdampak adalah:
1. Desa Maron
2. Desa Manyaran
3. Desa Tiron
Proyek jalan tol Kediri-Tulungagung ini menjadi bagian vital dari Tol Trans Jawa yang lebih luas. Kehadiran tol tersebut diharapkan mampu memangkas perjalanan dan memajukan perekonomian lokal dengan menarik investasi baru maupun kegiatan usaha lainnya.
Suara Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Di samping manfaat yang dapat diperoleh, proyek ini juga mengundang beragam respons dari masyarakat lokal. Beberapa warga di desa-desa terdampak mengkhawatirkan hilangnya lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama. Menyikapi hal ini, pemerintah daerah terus berupaya untuk memberikan solusi terbaik bagi warga yang bersangkutan.
"Proyek ini memang membawa dampak signifikan bagi desa-desa kami, terutama pada lahan pertanian. Namun, kami optimis bahwa dengan kerja sama yang baik antara warga dan pemerintah, kita bisa menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak," ujar salah satu tokoh masyarakat dari Desa Kraton.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menegaskan bahwa setiap langkah akan dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. "Kami berusaha untuk memastikan bahwa dampak pembangunan ini minimal bagi penduduk, dengan memperhatikan ganti rugi yang adil dan relokasi yang tepat," kata seorang pejabat pemerintah setempat.
Dalam jangka panjang, keberadaan jalan tol ini diharapkan akan menjadi penggerak utama perekonomian di daerah-daerah yang dilewati. Dengan akses yang lebih baik, sektor pariwisata hingga perdagangan lokal dapat lebih berkembang dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan awal dari Proyek Strategis Nasional, yakni mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, pelaksanaan proyek pembangunan ini harus senantiasa diawasi agar tetap berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. Keberlanjutan menjadi kunci penting dalam mewujudkan proyek infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian, tetapi juga bagi komunitas yang terdapat di sekelilingnya.