SEMARANG - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan urusan perpajakan.
Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir dan memberikan jawaban yang jujur kepada petugas sensus.
"Tidak ada hubungannya dengan pajak. Kami pastikan rahasia data terjaga," ujar Sonny di Semarang, Kamis (18/6/2026).
Sonny menjelaskan bahwa sensus ini mencakup cakupan yang sangat luas, mulai dari pelaku usaha hingga pendataan keluarga.
Secara nasional, BPS menargetkan pendataan terhadap 32 juta pelaku usaha, serta 289,3 juta jiwa yang tersebar di 95,3 juta keluarga.
Menurut Sonny, data hasil Sensus Ekonomi 2026 memegang peranan krusial bagi perekonomian nasional.
Keakuratan data menjadi fondasi utama dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran, termasuk upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
"Data sensus akan memetakan kondisi masing-masing daerah secara lengkap," kata Sonny. Ia menekankan bahwa hasil sensus nantinya akan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam memetakan struktur ekonomi lokal secara presisi.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang.
BPS menjamin penuh kerahasiaan data yang diberikan oleh masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.