JAKARTA - Keputusan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk mempertahankan harga Pertamax di level Rp16.250 per liter meski harga minyak dunia tengah mengalami penurunan dinilai masih memiliki dasar ekonomi yang rasional.
Sejumlah pakar berpendapat bahwa harga BBM nonsubsidi tidak ditentukan semata oleh pergerakan harga minyak mentah global, melainkan turut mempertimbangkan komponen biaya serta strategi stabilisasi harga.
Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menyatakan bahwa keputusan tersebut selaras dengan pendekatan price smoothing atau penghalusan harga yang diterapkan Pertamina.
Menurutnya, ketika harga Pertamax dinaikkan menjadi Rp16.250 pada Juni 2026, nilai tersebut masih berada di bawah harga formula akibat tingginya harga produk BBM dunia saat itu.
"Ketika Pertamax dinaikkan menjadi Rp16.250 pada Juni lalu, harga tersebut sebenarnya masih berada di bawah harga yang disiratkan formula karena harga produk BBM dunia saat itu sedang sangat tinggi. Pertamina menyerap kerugian ketika itu, sehingga saat harga minyak turun, margin tersebut dipulihkan dengan menahan harga Pertamax, bukan langsung menurunkannya," kata Yayan kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (3/7/2026).
Yayan memproyeksikan harga Pertamax akan tetap bertahan di kisaran saat ini. Jika harga Pertamax dipangkas mengikuti formula, ia memperkirakan dampak penurunan inflasi sekitar 0,4 poin persentase dalam tiga bulan. Namun, jika harga tetap ditahan, manfaat penurunan harga minyak akan mengalir ke pemulihan margin Pertamina.
Pandangan serupa disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono. Ia menilai kebijakan ini dapat dibenarkan selama didasarkan pada perhitungan komprehensif dan transparansi kepada masyarakat.
"Harga BBM tidak hanya ditentukan oleh harga minyak mentah dunia pada hari tertentu. Pemerintah dan badan usaha juga memperhitungkan harga rata-rata dalam periode tertentu, nilai tukar rupiah, biaya pengolahan, biaya distribusi, pajak, hingga cadangan untuk mengantisipasi gejolak pasar. Karena itu, penurunan harga minyak dunia tidak selalu harus langsung diikuti dengan penurunan harga jual di dalam negeri," ujar Kristian.
Kristian menekankan bahwa sebagai BBM nonsubsidi, Pertamax tidak harus menyesuaikan harga setiap kali harga minyak dunia turun. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap transparan terkait biaya penyediaan agar publik tidak merasa dirugikan.
"Apabila hasil perhitungan menunjukkan harga yang berlaku masih mencerminkan biaya penyediaannya, maka mempertahankan harga bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip pasar. Namun apabila biaya penyediaan sudah turun secara nyata tetapi harga tetap dipertahankan, pemerintah dan badan usaha perlu memberikan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa konsumen menanggung beban yang tidak semestinya," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan energi harus menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, keberlanjutan penyediaan energi, kesehatan keuangan negara, serta kepercayaan publik.
"Keberhasilan kebijakan energi tidak hanya diukur dari murah atau mahalnya harga bahan bakar, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, keberlanjutan penyediaan energi, kesehatan keuangan negara, serta kepercayaan publik terhadap proses pengambilan kebijakan," tutur Kristian.
Sebagai informasi, per 1 Juli 2026, Pertamina mempertahankan harga Pertamax di Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter dan Pertamax Green 95 tetap di Rp17.000 per liter.