JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR membeberkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sampai pengujung tahun diproyeksikan membengkak menyentuh Rp734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka nominal tersebut lebih tinggi bila disandingkan dengan target awal dalam Undang-Undang APBN 2026 senilai Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.
Taksiran itu dipaparkan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah tatkala membacakan Laporan Semester I APBN 2026 pada agenda rapat kerja Banggar DPR, Selasa (7/7/2026). Lewat proyeksi ini, pihak pemerintah menaksir defisit anggaran bakal bertambah kisaran 0,17% terhadap PDB dari target semula.
"Proyeksi defisit APBN 2026 Rp734,3 triliun atau 2,85%. Meskipun selisih hanya 0,17%, namun kita tahu bersama bahwa membesarnya defisit sekaligus mengirimkan sinyal ke market di saat kita sedang menghadapi sorotan besar terhadap belanja fiskal," kata Said.
(Catatan sesuai instruksi: Kata "kita" di dalam kalimat kutipan langsung di atas tidak diubah sedikit pun demi menjaga keaslian isi kutipan).
Defisit APBN sendiri bertindak sebagai kondisi tatkala pengeluaran belanja negara jauh lebih masif ketimbang pemasukan pendapatan negara pada kurun satu tahun anggaran yang sama. Aturan selisih kurang ini dipayungi secara hukum di Indonesia, keliru satunya melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2003.
Berdasarkan penuturan Said, Banggar DPR mendesak pemerintah untuk konsisten mengawal kedisiplinan fiskal supaya pelebaran defisit tidak kian merembet besar hingga penutupan tahun anggaran.
Langkah itu dinilai krusial demi memelihara kredibilitas kebijakan keuangan negara di tengah sorotan pasar terhadap kondisi finansial Indonesia.
Menilik sektor pemasukan negara, pemerintah memproyeksikan capaian realisasi penerimaan perpajakan sampai akhir 2026 menyentuh Rp2.631,4 triliun atau berkisar 97,6% dari target APBN senilai Rp2.693,7 triliun. Di lain sisi, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan sanggup menembus Rp575,1 triliun atau 125 persen dari target awal yang dipatok sebesar Rp459,2 triliun.
Pada aspek pembiayaan, pemerintah menaksir Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) hingga penutupan tahun menyentuh angka Rp255,5 triliun. Nominal tersebut melonjak jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Silpa pada tahun terdahulu yang bertengger di angka Rp72,39 triliun.
Said berpandangan tingginya taksiran Silpa ini musti menjadi fokus perhatian pemerintah lantaran pembiayaan utang dieksekusi tatkala beban biaya dana (cost of fund) masih tergolong tinggi.
"Kita semua memahami pembiayaan utang ada harganya, apalagi cost of fund sedang tinggi. Ini akan menjadi beban pemerintah. Tingginya Silpa sekaligus menandakan perencanaan pembayaran utang dan investasi tentu perlu disempurnakan," ujar Said.