JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Badung menyatakan rencana untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Infrastruktur dan BUMD Kesehatan dalam rangka memperkuat sektor infrastruktur serta layanan kesehatan.
Inisiatif pembentukan kedua BUMD tersebut diawali melalui perhelatan Focus Group Discussion (FGD) untuk persiapan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Infrastruktur dan BUMD Kesehatan Kabupaten Badung.
Agenda tersebut diselenggarakan bertempat di Yudistira-Bima Room, Harris Hotel & Residence Sunset Road Bali, pada hari Kamis (23/7/2026). Bupati menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran yang telah meluangkan waktu hadir langsung guna memaparkan arahan serta bimbingan.
"FGD ini memiliki peran sangat strategis untuk menyamakan persepsi terkait ketentuan, persyaratan, dan hal prinsipil dalam pembentukan BUMD. Dengan kehadiran narasumber berkompeten dari pusat, kami yakin rencana pembentukan BUMD yang telah lama disusun dapat segera terwujud dengan dasar yang kuat dan tepat aturan," jelas Adi Arnawa dikutip Jumat (24/7/2026).
Lebih lanjut diuraikan bahwa wilayah Kabupaten Badung memegang peranan sebagai salah satu simpul pusat aktivitas ekonomi nasional yang memberikan sumbangsih besar terhadap PDRB Provinsi Bali sekaligus pemasukan devisa bagi negara.
Sepanjang tahun 2025 lalu, sektor pariwisata di Badung sukses menyumbangkan devisa senilai Rp 176 triliun atau setara dengan 55% dari keseluruhan total devisa pariwisata skala nasional yang menyentuh angka Rp 319,9 triliun.
Catatan dari pihak BPS turut menempatkan sektor perdagangan, bidang transportasi, sektor pergudangan, hingga industri akomodasi sebagai roda penggerak utama perekonomian lokal.
Tingkat pertumbuhan yang berjalan pesat ini secara otomatis memunculkan konsekuensi berupa tingginya kebutuhan terhadap ketersediaan sarana serta prasarana pendukung, yang meliputi infrastruktur sektor transportasi, sistem pengelolaan kantong parkir, hingga fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dan merata.
"Melalui pembentukan BUMD Infrastruktur dan BUMD Kesehatan, Pemkab Badung berupaya mengelola potensi ekonomi daerah secara mandiri, sekaligus mempercepat penyediaan layanan publik yang optimal. BUMD diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Rangkaian kegiatan FGD ini berfungsi sebagai wadah diskusi mendalam guna membedah aspek kajian kelayakan, rancangan struktur organisasi, penyusunan rencana bisnis, hingga penguatan landasan hukum bagi pendirian kedua BUMD tersebut.
Besar harapan agar seluruh masukan serta arahan konstruktif dari para narasumber mampu menyempurnakan konsep yang telah dirumuskan, sehingga proses pembentukan BUMD dapat berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta siap beroperasi secara maksimal guna memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Badung.