JAKARTA - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, memberikan pengingat bahwa penyaluran kredit perbankan kepada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu untuk dinilai dan diukur bukan semata-mata berdasarkan angka besaran pertumbuhannya saja, melainkan juga wajib memperhatikan aspek kualitas penyalurannya supaya benar-benar mampu menggerakkan sektor produktif sekaligus memperluas akses pembiayaan yang merata.
“Apakah kredit tersebut masuk ke sektor yang produktif, apakah sektor kecil itu juga mendapatkan pertumbuhan ataupun akses dari perbankan yang relatif sama dengan yang perusahaan-perusahaan besar,” kata Destry dalam acara Economic Briefing 2026 di Jakarta, Jumat.
Jika merujuk pada catatan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), realisasi pertumbuhan kredit UMKM per bulan Mei 2026 terpantau mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 0,60 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Kinerja pertumbuhan penyaluran kredit UMKM tersebut masing-masing disumbangkan oleh sektor usaha mikro dan usaha menengah yang bertumbuh sebesar 0,64 persen (yoy) dan 1,84 persen (yoy), sekalipun sektor kredit untuk usaha kecil tercatat masih mengalami kontraksi di angka 0,24 persen (yoy).
Kendati performa penyaluran kredit UMKM ini menunjukkan perbaikan yang lebih baik jika dibandingkan dengan periode tahun lalu yang sempat menorehkan pertumbuhan negatif, Destry menilai bahwa upaya menggenjot peningkatan akses pembiayaan yang inklusif bagi pelaku UMKM tetap menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan.
Menurut pandangannya, dinamika pertumbuhan UMKM yang berjalan beriringan dengan kualitas pembiayaan yang prima akan bertindak sebagai salah satu motor penggerak utama dalam mewujudkan terciptanya struktur pertumbuhan perekonomian nasional yang berkualitas serta inklusif.
Guna memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian tersebut, pihak Bank Indonesia memberlakukan berbagai instrumen insentif melalui jalur kebijakan makroprudensial, yang salah satunya mencakup kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), dengan tujuan memotivasi pihak industri perbankan agar lebih giat menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang dinilai strategis, termasuk segmen UMKM.
Lembaga perbankan yang mampu memenuhi kriteria ketentuan tersebut bahkan berhak mendapatkan insentif berupa penurunan besaran Giro Wajib Minimum (GWM), sehingga bank yang bersangkutan mempunyai keleluasaan ruang likuiditas yang lebih lapang untuk mengalirkan kredit.
Di samping fokus menggarap aspek pembiayaan, pihak BI juga secara berkesinambungan memperluas cakupan inklusi keuangan melalui pengembangan inovasi sistem pembayaran berbasis digital, dengan salah satu instrumen utamanya yakni QRIS, yang terbukti menjadikan proses transaksi keuangan masyarakat menjadi jauh lebih praktis, ekonomis, cepat, serta inklusif.
Pada saat ini, ungkap Destry, total jumlah volume pengguna QRIS secara nasional telah menyentuh angka 66 juta pengguna, dengan sokongan sebanyak 45 juta merchant aktif.
Sekitar 90 persen dari keseluruhan total merchant tersebut merupakan para pelaku usaha dari sektor UMKM.
“Jadi, tujuan kami bagaimana kami mengembangkan sistem pembayaran yang inklusif. Alhamdulillah, sudah mulai kelihatan hasilnya. Tapi ini tinggal terus kami tingkatkan lagi ke depan,” kata Destry.
Ia memberikan penekanan khusus bahwa langkah penguatan sektor UMKM memegang peranan yang amat krusial mengingat sektor ini terbukti konsisten bertindak sebagai tulang punggung utama ketahanan perekonomian nasional.
Negara Indonesia sendiri tercatat memiliki populasi UMKM sekitar 64 juta unit usaha, yang memberikan kontribusi sumbangsih sebesar kurang lebih 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta mampu menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Terlebih lagi, sekitar 60 persen dari total pelaku usaha UMKM tersebut digerakkan oleh kaum perempuan.
Oleh sebab itulah, tegas Destry, mencurahkan perhatian serius kepada sektor UMKM tidak sekadar dimaknai sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif saja, melainkan juga berfungsi memperkokoh fondasi daya tahan perekonomian negara secara keseluruhan.
“Suatu negara itu akan mempunyai daya tahan kuat, kalau sumber pertumbuhan majority itu menjadi perhatian,” kata Destry.
Ia turut menegaskan kembali bahwa keberadaan UMKM tidak boleh hanya dipandang sebatas penyumbang angka pertumbuhan ekonomi belaka, melainkan sudah sepatutnya diposisikan sebagai urat nadi atau aliran darah utama yang menghidupkan sistem perekonomian Indonesia.
Oleh karena itu, upaya memperkuat sektor krusial ini wajib menjadi agenda perhatian bersama yang diemban secara kolaboratif antara Bank Indonesia, OJK, jajaran pemerintah, serta seluruh pihak pemangku kepentingan terkait lainnya.
Di sisi lain, Destry secara terbuka mengakui bahwa para pelaku UMKM nasional hingga kini masih berhadapan dengan beragam tantangan kompleks, mulai dari persoalan akses pembiayaan, keterbatasan kapasitas manajemen tata kelola usaha, kendala adaptasi teknologi digital, hingga hambatan dalam memperluas jangkauan pangsa pasar.
Berbicara mengenai problem akses pasar, ia menilai bahwa mayoritas pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan nyata dalam hal memperluas cakupan wilayah pemasaran, bahkan sekadar untuk memenuhi kebutuhan pasar di lingkup domestik saja masih menemui kendala, terlebih lagi apabila harus bermimpi menembus ketatnya persaingan pasar ekspor global.
“Saat ini, dari jumlah UMKM 64 juta-an, yang mampu ekspor hanya sekitar 15 persen dan itu pun untuk jenis-jenis tertentu,” kata Destry.
Menurut penilaiannya, salah satu contoh sektor komoditas UMKM yang tergolong cukup sukses dalam memperluas jangkauan akses pasar internasional adalah industri pengolahan kopi. Komoditas kopi khas Indonesia telah dikenal sangat luas di kancah global berkat keunggulan karakteristik cita rasanya yang sangat beragam.
“Namun, jumlah barista bersertifikat maupun pelaku usaha kopi yang memenuhi standar internasional masih terbatas. Padahal, apabila ingin masuk ke pasar global, kualitas produk dan sumber daya manusianya juga harus terus ditingkatkan,” kata Destry.