JAKARTA - Kementerian Pariwisata serta Kementerian Sosial berkolaborasi dalam menguatkan sektor pariwisata beserta kesejahteraan sosial, utamanya lewat perluasan akses dunia pendidikan sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah.
Kemitraan tersebut dituangkan ke dalam nota kesepahaman (MoU) yang diteken oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf bertempat di Kampus Dayeuhkolot Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Jawa Barat, hari Kamis (23/7).
“Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun manusia Indonesia yang unggul sebagai fondasi pembangunan bangsa,” kata Widiyanti melalui keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, hari Jumat.
Widiyanti mengutarakan bahwa kerja sama itu merupakan perwujudan nyata sinergi antar kementerian dalam mengeksekusi instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memperlebar akses pendidikan bermutu bagi anak-anak bangsa via program Sekolah Rakyat.
Baca juga: Kemenpar hibahkan lahan Poltekpar untuk Sekolah Rakyat di Bandung
Penandatanganan MoU tersebut sekaligus berfungsi sebagai payung hukum serta komitmen bersama antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Sosial dalam menyokong penyediaan fasilitas pendidikan yang merata dan inklusif.
Cakupan kerja sama ini di antaranya mencakup peminjaman sementara barang milik negara kepunyaan Kementerian Pariwisata berupa lahan di Kampus Politeknik Pariwisata NHI Bandung seluas maksimal 70.100 meter persegi demi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Adapun rinciannya, seluas 50.100 meter persegi bakal difungsikan bagi pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.
Sementara itu, seluas 20.000 meter persegi dialokasikan guna mendukung operasional Sekolah Rakyat berupa fasilitas lapangan olahraga serta aula serbaguna, yang nantinya dipergunakan secara bersama oleh pihak Sekolah Rakyat dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
Sinergi tersebut turut mencakup sejumlah butir kolaborasi lainnya meliputi dukungan terhadap pelaksanaan program di ranah pariwisata dan sosial, peningkatan mutu sumber daya manusia pada sektor pariwisata, kesejahteraan sosial, serta bagi para penerima manfaat dari Kementerian Sosial, penyelarasan program Sekolah Rakyat dalam rangka mendongkrak kesejahteraan sosial di desa wisata maupun destinasi wisata, hingga penguatan kurikulum sadar wisata bagi para siswa Sekolah Rakyat.
Di samping itu, kerja sama ini juga mencakup pertukaran serta pendayagunaan data dan informasi oleh Kementerian Pariwisata sesuai koridor peraturan perundang-undangan, serta pelbagai kegiatan lain yang disepakati merujuk pada tugas dan kewenangan masing-masing institusi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas sokongan Kementerian Pariwisata dalam menyukseskan program strategis Presiden Prabowo Subianto lewat penyediaan lahan yang bakal didirikan gedung permanen Sekolah Rakyat.
Baca juga: Kemenpar melihat peluang kembangkan paket wisata musik K-Pop
Merujuk pada catatan data yang dipegangnya, hampir mencapai 4 juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak bersekolah, belum mengenyam pendidikan, putus sekolah, serta rentan putus sekolah akibat berbagai kendala, utamanya persoalan ekonomi.
Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto disebutnya telah mematok target pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di lebih dari 100 titik, dengan harapan ke depannya setiap kabupaten/kota akan mempunyai satu gedung permanen Sekolah Rakyat.
Para lulusan Sekolah Rakyat diproyeksikan dapat melanjutkan langkah ke dua jalur pendidikan lanjutan, baik meneruskan ke jenjang perguruan tinggi maupun menjadi tenaga kerja terampil di dalam negeri ataupun luar negeri, sehingga kolaborasi kedua instansi ini diharapkan terus berlanjut di mana para alumni Sekolah Rakyat nantinya berkesempatan menempuh kuliah di perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Pariwisata.
"Bagi siswa-siswa Sekolah Rakyat yang memang memiliki minat dan bakat di dunia pariwisata bisa kami bimbing, kami arahkan ke perguruan tinggi yang ada di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Widiyanti menyatakan kesiapan kementeriannya untuk menyediakan kuota alokasi sebesar 20 persen bagi para lulusan Sekolah Rakyat agar bisa melanjutkan studi di Politeknik Pariwisata melalui fasilitas beasiswa.
“Ini menjadi langkah awal bagi kolaborasi yang semakin erat dalam membangun talenta-talenta Indonesia yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” tambahnya.