JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan perubahan terhadap 108 undang-undang sebagai langkah permulaan dalam merealisasikan konsep Prabowonomics atau ekonomi konstitusi. Berdasarkan pandangannya, penataan ulang regulasi menjadi salah satu syarat utama agar arah pembangunan selaras dengan amanat konstitusi.
Keterangan tersebut disampaikan Muhaimin seusai melepas 7.500 peserta PKB Run 2026 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (26/7/2026). Menurut keterangannya, Prabowonomics berpijak pada tiga pilar utama yang perlu segera dieksekusi. Pilar pertama yakni meninjau ulang serta mengubah berbagai regulasi yang dinilai belum mencerminkan jiwa ekonomi konstitusi.
"Prabowonomics atau ekonomi konstitusi itu ada tiga hal yang harus segera ditindaklanjuti. Yang pertama, me-review dan mengubah 108 undang-undang. Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kami sukseskan ekonomi konstitusi atau Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang," ujar Muhaimin.
Dirinya memaparkan beberapa produk hukum yang mendesak untuk dievaluasi mencakup Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta sejumlah aturan lain yang dipandang belum seirama dengan haluan pembangunan berbasis ekonomi konstitusi.
Di samping penertiban regulasi, Muhaimin berpandangan bahwa politik anggaran pun wajib diarahkan agar faedah dari APBN bisa lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Menurutnya, langkah tersebut mulai dikerjakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan mesti terus ditingkatkan.
Dirinya mencontohkan pemanfaatan keuangan negara untuk pembangunan jembatan bagi pelajar di wilayah terpencil, akselerasi perbaikan fasilitas pendidikan, serta penguatan sektor kewirausahaan warga sebagai program yang wajib diutamakan.
"Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itulah yang disebut ekonomi konstitusi," tegasnya.
Muhaimin menyimpulkan bahwa perpaduan antara pembaruan regulasi dan kebijakan anggaran yang memihak kepada publik bakal menjadi landasan bagi penerapan Prabowonomics. Melalui langkah tersebut, pencapaian pembangunan nasional yang selaras dengan UUD 1945 diharapkan mampu terwujud sekaligus memperkokoh asas pemerataan serta keadilan ekonomi.