JAKARTA - APBN 2026 sebagai peredam kejut (shock absorber) harus memikul beban yang lebih berat akibat eskalasi harga energi global serta pelemahan posisi nilai tukar rupiah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi pembayaran subsidi beserta kompensasi menyentuh angka Rp233 triliun hingga semester I/2026 atau periode Januari hingga Juni 2026.
Besaran tersebut melompat tajam hingga 44,4% secara tahunan (year on year/YoY) jika dikomparasikan dengan rentang waktu yang sama pada tahun 2025 yang kala itu hanya membukukan Rp161,4 triliun.
Berdasarkan lembaran dokumen APBN KiTa edisi Juli 2026, realisasi pengeluaran itu telah menyerap 52,1% dari total pagu APBN tahun ini. Secara rinci, alokasi dana perlindungan daya beli masyarakat tersebut terbagi atas belanja subsidi senilai Rp116 triliun serta pembayaran kompensasi sebesar Rp116,9 triliun.
"Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP [harga minyak mentah Indonesia], nilai tukar, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik bersubsidi," tulis Kemenkeu dalam laporannya, dikutip Minggu (26/7/2026).
Pemerintah memberikan penekanan bahwa dinamika geopolitik internasional telah memicu tingginya volatilitas harga minyak dunia, yang secara langsung mengerek naik beban subsidi energi di dalam negeri. Berdasarkan catatan pasar yang disertakan oleh Kemenkeu, harga minyak mentah berjenis Brent bertengger di level US$85 per barel pada Juli 2026.
Posisi harga tersebut merepresentasikan lonjakan sebesar 22,7% YoY sekaligus melesat hingga 39,6% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD).
Di samping hantaman harga global, pembengkakan anggaran ini turut dipicu oleh peningkatan konsumsi energi di tengah masyarakat. Realisasi volume distribusi BBM bersubsidi hingga paruh awal tahun 2026 tercatat mencapai 7.989,5 ribu kiloliter (KL), bertumbuh 7,8% dari angka 7.410,1 ribu KL pada semester I/2025.
Perlu dicatat, PT Pertamina Patra Niaga secara resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari mulanya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, yang berlaku efektif per 10 Juni 2026. Imbasnya, muncul potensi pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi beralih ke BBM bersubsidi.
Lonjakan tingkat konsumsi juga terjadi pada volume LPG 3 kg yang meningkat 2% menjadi 3.563,0 juta kg. Sementara itu, total pelanggan listrik bersubsidi mengalami penambahan sebesar 2,1% hingga menjadi 43,1 juta pelanggan.
Tidak hanya terbatas pada sektor energi, pos belanja subsidi non-energi pun turut memberikan kontribusi terhadap pembengkakan anggaran, yang utamanya disokong oleh kenaikan penyaluran subsidi pupuk. Tercatat, volume distribusi pupuk bersubsidi meroket signifikan hingga 21,4% YoY, dari posisi 3,7 juta ton pada semester I/2025 menjadi 4,5 juta ton pada semester I/2026.
Adapun alokasi penyaluran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) turut membukukan pertumbuhan jumlah debitur sebesar 3,6%, mencapai angka 2,4 juta debitur pada paruh pertama tahun ini.
Sementara itu, guna menjaga kesehatan arus kas badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi, Kemenkeu menegaskan bahwa mekanisme pembayaran kompensasi pada tahun 2026 ini telah dieksekusi secara rutin setiap bulannya.
Pola skema ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang kerap dilunasi pada ujung tahun sehingga turut memperbarui dinamika perkembangan realisasi pembayaran.