JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) guna meningkatkan mutu sumber daya manusia, memperbaiki tata kelola kelembagaan, serta mengembangkan riset strategis demi mewujudkan tata kelola keuangan haji yang amanah, profesional, dan berkelanjutan.
Berdasarkan keterangan resmi yang diperoleh di Jakarta pada hari Sabtu, penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan langsung oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, bersama Gubernur Lemhannas RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, bertempat di Gedung Tri Gatra, Jakarta, pada hari Kamis.
Acara sakral tersebut turut disaksikan oleh Anggota Badan Pelaksana Acep Riana Jayaprawira serta Wakil Gubernur Lemhannas, Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma.
Dalam keterangannya, Fadlul mengungkapkan bahwa hingga bulan Juni tahun ini, total dana kelolaan haji yang dipercayakan kepada BPKH telah melampaui angka Rp184,45 triliun.
Jumlah tersebut dinilai bukan sekadar data statistik semata, melainkan wujud nyata dari amanah, doa, serta harapan besar dari jutaan calon jamaah haji di tanah air.
Ia menambahkan bahwa kemitraan ini merupakan wujud dedikasi BPKH dalam mengoptimalkan kapasitas kelembagaan di tengah dinamika global yang kian rumit.
“Karena itu, tanggung jawab BPKH tidak hanya menjaga nilai dana tersebut tetap aman, tetapi juga mengelolanya secara produktif, transparan, dan akuntabel demi memberikan nilai manfaat yang optimal bagi jamaah,” ujar Fadlul.
Lebih lanjut, ia memaparkan tiga pilar utama amanah BPKH meliputi pengamanan dana, optimalisasi nilai manfaat, serta keterbukaan dalam setiap perumusan kebijakan maupun pengelolaan dana.
Tanggung jawab besar ini menuntut BPKH untuk secara konsisten meningkatkan kapabilitas SDM agar siap menghadapi pergeseran geopolitik, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial yang berdampak langsung pada sektor investasi dan keuangan haji.
“Ke depan, BPKH membutuhkan SDM yang tidak hanya unggul dalam kompetensi profesional dan finansial, tetapi juga memiliki integritas yang kokoh, wawasan kebangsaan yang kuat, serta kemampuan berpikir strategis,” katanya.
Oleh sebab itu, ia memandang sinergi bersama Lemhannas RI sebagai investasi jangka panjang guna melahirkan kepemimpinan yang amanah dalam menjaga kepentingan umat serta bangsa.
Melalui kesepakatan ini, kedua instansi sepakat berkolaborasi dalam dua fokus utama, yakni pengembangan kualitas insan melalui program pendidikan dan pelatihan, serta pertukaran informasi dan pelaksanaan kegiatan ilmiah.
Nantinya, BPKH akan melibatkan para pejabat serta pegawainya dalam berbagai program unggulan Lemhannas RI, mulai dari Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, hingga pelatihan internal bagi seluruh pegawai.
Fadlul menegaskan bahwa penguatan kompetensi, integritas, serta wawasan kebangsaan menjadi pilar krusial bagi kesinambungan pengelolaan dana haji.
Pihaknya optimistis kolaborasi ini mampu mencetak figur pemimpin yang handal dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus mengoptimalkan tata kelola keuangan haji yang berlandaskan prinsip syariah, kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas.
Langkah strategis ini juga menjadi bagian dari komitmen BPKH dalam menghadirkan pengelolaan dana haji yang berdampak luas bagi kesejahteraan jamaah serta mendukung kemajuan pembangunan nasional.
Di samping itu, kedua lembaga berencana merancang forum diskusi, seminar, riset, serta pertukaran narasumber guna memperluas sudut pandang dalam mengatasi berbagai tantangan strategis, termasuk pengelolaan dana haji dan kemajuan ekonomi syariah.
Sinergi ini diharapkan mampu memberi andil besar terhadap ketahanan ekonomi nasional.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lemhannas RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, menyambut baik terjalinnya kerja sama strategis ini.
Menurut pandangannya, kolaborasi ini menjadi momentum krusial guna mendongkrak kapasitas kelembagaan dalam menjawab berbagai tantangan nasional yang terus berkembang.
“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi segera ditindaklanjuti melalui implementasi yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi kedua lembaga. Program-program yang telah disepakati perlu segera direalisasikan agar tujuan penguatan SDM, pengembangan kajian strategis, serta peningkatan tata kelola dapat diwujudkan sesegera mungkin,” ujar Ace.