JAKARTA - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Nyoman Adhi Suryadnyana menyebutkan Badan Siber dan Sandi Negara ialah teladan instansi pemerintah yang sigap serta akuntabel.
"BSSN telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK secara tuntas, menjadikan BSSN sebagai contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab," katanya dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) BSSN Tahun 2025, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi BPK di Jakarta, Senin (10/8/2026)
Tampil dalam kegiatan penyerahan tersebut Pimpinan BSSN Nugroho Sulistyo Budi bersama segenap jajarannya.
BPK mencatat beberapa perolehan baik yang dicapai BSSN sepanjang tahun 2025, di antaranya BSSN menjadi salah satu kementerian atau lembaga yang paling gesit dalam menyerahkan LK tahun 2025 kepada BPK secara tepat waktu.
Di samping itu, BSSN ikut berpartisipasi dalam pendongkrakan Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia tahun 2025.
Prestasi itu dipandang memperlihatkan kesungguhan teguh BSSN dalam membentuk manajemen keuangan negara yang terbuka serta tepercaya.
"BPK mengapresiasi BSSN atas komitmen dan upayanya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan berkinerja," ungkap Nyoman.
"Capaian positif ini hendaknya menjadi fondasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kualitas pengelolaan keuangan negara demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara," ujar dia.
Dalam audit atas LK BSSN Tahun 2025, BPK menyematkan predikat wajar tanpa pengecualian kepada BSSN, yang memperlihatkan bahwa laporan keuangan telah dipaparkan secara wajar dalam seluruh hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Walaupun demikian, BPK masih menjumpai sejumlah sektor yang menuntut pembenahan serta atensi dari pucuk pimpinan dan segenap jajaran BSSN.
Sejumlah hal di antaranya yakni penataan aset tetap yang belum tertib serta belum sanggup dimanfaatkan secara maksimal, penataan aset tak berwujud yang belum sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, serta defisit volume dan ketidakcocokan spesifikasi teknis pada pos belanja barang serta belanja modal yang memicu kelebihan bayar.
BPK menyodorkan saran strategis guna pembenahan manajemen keuangan pada BSSN, yakni mendata aset tetap yang belum diketahui keberadaannya dan belum dimanfaatkan, merumuskan telaah optimalisasi pendayagunaan perangkat lunak agar memberikan faedah maksimal bagi organisasi, serta membayarkan kelebihan uang ke kas negara sesuai regulasi.
Pihaknya menaruh harapan pimpinan beserta segenap jajaran BSSN lekas merespons saran BPK secara efektif dan tepat waktu. Nyoman menegaskan bahwa opini wajar tanpa pengecualian bukanlah sasaran akhir, melainkan komponen dari mekanisme guna terus memperkokoh manajemen pemerintah yang baik.
"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya pengelolaan keuangan negara masa depan semakin baik. Karena itu, kami berharap seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konsisten sehingga mampu memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan efektivitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ucap Anggota I BPK itu.