JAKARTA - Rencana otoritas membatasi pembelian BBM jenis Pertalite bagi kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi dianggap mampu menekan beban biaya subsidi energi dengan signifikan.
Program ini punya potensi menghemat kas negara hingga belasan triliun rupiah per tahun apabila pengawasan serta penegakan regulasi di lapangan berjalan secara maksimal.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti mengungkapkan, dari sudut pandang kesiapan teknologi, pembatasan tersebut relatif memungkinkan untuk diimplementasikan.
Akan tetapi, kendala terbesar berada pada sinkronisasi data ekonomi pemilik moda transportasi dengan mekanisme transaksi langsung di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
"Mungkin secara teknis, sulit secara administratif. Infrastruktur dasarnya sudah ada pendaftaran QR/MyPertamina, pembatasan pembelian sejak 1 April 2026, dan sistem SPBU yang dapat menolak transaksi secara otomatis. Yang belum tersedia adalah padanan data yang andal antara identitas ekonomi rumah tangga dan transaksi di dispenser," ujarnya, Rabu (12/8/2026).
Yayan menekankan, kerumitan terletak pada pemisahan antara profil pembeli dan kategori kendaraan yang digunakan. Menurut pendapatnya, kesiapan sistem barcode yang telah berjalan saat ini tetap membutuhkan integrasi data kependudukan yang akurat agar penerapan pembatasan tidak keliru sasaran.
"Secara teknis bisa, karena sistem QR-nya sudah ada. Masalahnya, yang ingin dibatasi adalah orangnya, sedangkan yang mengisi BBM adalah kendaraannya. Menyambungkan keduanya itu pekerjaan yang sesungguhnya," tegasnya.
Yayan memaparkan, berdasarkan data Susenas 2025, golongan masyarakat mampu sejatinya masih memakai porsi Pertalite yang cukup besar, di mana untuk desil 9 mencapai 176,8 juta liter tiap bulan, sementara desil 10 sebanyak 97,1 juta liter tiap bulan.
Meskipun demikian, potensi nominal penghematan biaya yang bisa diwujudkan pemerintah sangat bergantung pada tingkat kepatuhan warga pada tahun perdana pemberlakuan aturan.
"Dari data Susenas, desil 9 dan 10 mengonsumsi 23% volume Pertalite. Kalau penegakannya sempurna, penghematannya Rp 17 triliun/tahun, dengan kepatuhan 50% yang realistis di tahun pertama sekitar Rp 8 triliun," tutur Yayan.
Lebih jauh, Yayan mengusulkan agar konsentrasi pembatasan diprioritaskan pada golongan desil 9 karena golongan desil 10 sebagian besar telah berpindah ke BBM nonsubsidi.
Di samping itu, daerah dengan pemakaian tinggi seperti Jawa Barat diprediksi bakal menjadi wilayah yang mendapatkan dampak efisiensi paling besar dari kebijakan ini.
"Implikasi rancangan sasaran sebaiknya desil 9, bukan desil 10. Desil 10 hanya menyumbang 8,2% volume Pertalite karena sudah memakai Pertamax. Yang menyimpan volume Pertalite terbesar di kelompok atas justru desil 9 (14,9% volume Pertalite). Kebijakan yang hanya menyasar “mobil mewah” akan meleset dari sasaran volumenya," pungkasnya.