JAKARTA — Pasar keuangan menanti arah kebijakan ekonomi pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Investor membutuhkan kejelasan mengenai arah fiskal, moneter, pembiayaan pembangunan, dan strategi ekonomi eksternal setelah gejolak pasar sepanjang 2026.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan investor saat ini tidak hanya mencermati angka dalam RAPBN 2027, tetapi juga peta besar kebijakan ekonomi pemerintah untuk beberapa tahun ke depan.
"Dalam kondisi normal, pasar biasanya fokus pada angka defisit, target pertumbuhan, atau asumsi makro. Namun tahun ini berbeda. Pasar tidak kekurangan data. Pasar justru membutuhkan direction.
Yang ditunggu adalah bagaimana pemerintah menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pembiayaan pembangunan, dan strategi eksternal Indonesia dalam satu kerangka yang utuh," ujar Fakhrul dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8/2026).
Sejumlah parameter fiskal 2027 sebelumnya telah disepakati pemerintah dan DPR. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,8%—6,5%, defisit fiskal 1,8%—2,4% terhadap PDB, sedangkan asumsi nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800—17.500 per dolar AS.
Dengan parameter tersebut, perhatian investor dinilai akan lebih banyak tertuju pada arah kebijakan yang disampaikan pemerintah dibandingkan perubahan angka dalam RAPBN.
Fakhrul mengatakan terdapat empat hal utama yang menjadi perhatian pasar. Pertama, investor menunggu kepastian apakah RAPBN 2027 akan menjadi awal konsolidasi setelah gejolak 2026 atau menjadi fondasi ekspansi pembangunan yang lebih agresif.
Pasar juga perlu melihat bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara target pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal dalam beberapa tahun mendatang.
Kedua, investor menunggu kejelasan pembagian peran antara APBN, BUMN, Danantara, dan sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan nasional.
"Dulu investor cukup membaca APBN. Hari ini investor membaca neraca negara secara lebih luas. Mereka ingin memahami bagaimana APBN, Bank Indonesia, Danantara, BUMN, dan sektor perbankan bekerja bersama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Menurut Fakhrul, investor global semakin melihat Indonesia melalui pendekatan neraca negara secara luas sehingga kondisi APBN tidak lagi menjadi satu-satunya indikator yang diperhatikan.
Ketiga, pasar menunggu strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan yang bersumber dari arus portofolio jangka pendek.
Menurut Fakhrul, kemampuan menjaga stabilitas pasar keuangan sepanjang 2026 menjadi modal penting. Tantangan berikutnya adalah membangun sumber pembiayaan yang lebih permanen melalui investasi langsung, industrialisasi, dan penguatan neraca pembayaran.
Keempat, investor mencermati strategi pemerintah menghadapi perubahan ekonomi global, terutama meningkatnya biaya modal jangka panjang.
Menurut dia, dunia bergerak menuju kondisi suku bunga jangka panjang yang lebih tinggi dibandingkan dekade sebelumnya. Perubahan tersebut akan memengaruhi strategi pembiayaan pembangunan, termasuk di Indonesia.
"Pertanyaan yang sedang dicari jawabannya bukan lagi sekadar berapa defisit APBN. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan tinggi dalam dunia yang biaya modalnya semakin mahal. Ini adalah isu strategis yang akan menentukan persepsi investor terhadap Indonesia dalam jangka panjang," kata Fakhrul.
Dia menilai pidato Presiden dalam penyampaian Nota Keuangan menjadi salah satu momen komunikasi kebijakan yang paling diperhatikan pasar sepanjang 2026.
"Nota Keuangan bukan hanya dokumen fiskal. Dalam kondisi seperti sekarang, Nota Keuangan juga berfungsi sebagai expectation guidance bagi pasar keuangan.
Investor akan menilai bukan hanya angka yang disampaikan, tetapi juga arah, konsistensi, dan keyakinan yang ditunjukkan pemerintah terhadap strategi ekonomi Indonesia ke depan," tutup Fakhrul.