JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah memikul penuh beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta warga miskin dan kurang mampu.
Menurutnya, JKN Indonesia merupakan salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di tingkat global. Hal tersebut diungkapkan Prabowo ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Negara juga telah menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta warga yang tidak mampu. Mungkin JKN kami ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan kabinetnya tidak cuma mengemban fungsi menyediakan fasilitas medis manakala masyarakat telah menderita sakit parah. Menurutnya, tindakan merawat kesehatan warga wajib dikerjakan mulai dari sebelum penyakit itu timbul.
"Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat," ujarnya.
Dalam pidatonya, Prabowo turut memaparkan kemajuan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dirilis pemerintah pada Februari 2025. Menurut dia, program tersebut telah mencakup 108 juta jiwa sejak perdana diperkenalkan. Pada 2025, tercatat 70,2 juta peserta berpartisipasi dalam program itu.
"Sejak diluncurkan pada Februari 2025, Program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 108 juta orang," kata Prabowo.
Sementara sampai penghujung Juni 2026, tercatat 59,5 juta peserta sudah mengikuti CKG. Prabowo menerangkan terdapat penduduk yang melaksanakan penapisan kesehatan pada kedua kurun waktu tersebut sehingga angka peserta per periode tidak dapat dikalkulasikan secara langsung.
"Pada 2025 tercatat 70,2 juta peserta, dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta, dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode," ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo pun mengabarkan bahwa layanan CKG sekarang tersedia di 10.255 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi.
"Layanan Cek Kesehatan Gratis ini sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi," kata Prabowo.
Program itu menjelma sebagai salah satu instrumen penguasa dalam memperlebar jangkauan pemeriksaan kesehatan publik sekaligus mengenali potensi penyakit sejak dini.
Selain memperluas pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga konsisten melaksanakan pemerataan fasilitas kesehatan, khususnya di kawasan tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).
Prabowo mengutarakan bahwa pihak istana telah mendirikan dan menaikkan mutu 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah-wilayah tersebut.
"Pemerataan pelayanan juga terus dilakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 Rumah Sakit Umum Daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar," ujarnya.
Dari pendirian tersebut, sebanyak 20 RSUD anyar telah rampung dibangun dan mulai berfungsi.
"Hari ini 20 Rumah Sakit Umum Daerah baru yang telah kami bangun sudah operasional," kata Prabowo.