JAKARTA- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengincar kenaikan penggunaan setrum nasional hingga menyentuh angka 1.720 kilowatt hour (kWh) per kapita di tahun 2029.
"Menuju tahun 2029, kami bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pasokan listrik secara nasional, dengan konsumsi listrik mencapai 1.720 kWh per kapita," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Sementara itu, kini pemakaian per kapita listrik di tanah air menyentuh angka 1.584 kWh, dengan jangkauan elektrifikasi telah menyentuh 99,83 persen.
Dirinya berpendapat bahwa kesetaraan jangkauan energi elektrifikasi menjadi unsur krusial dalam pembangunan daerah, sedangkan, ketersediaan tenaga listrik menetapkan keberlangsungan beraneka layanan mendasar publik, mulai dari pendidikan, sarana kesehatan, sampai kemajuan usaha daerah.
"Akses energi menentukan apakah sekolah masih dapat beroperasi, fasilitas kesehatan dapat memberikan layanan yang andal, usaha lokal dapat berkembang, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi,” ujar Rachmat.
Selanjutnya, menurut Rachmat, kenaikan pemakaian listrik tersebut memerlukan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penguatan sistem transmisi antarwilayah, sampai perluasan elektrifikasi.
Menurut dia, Indonesia menyimpan potensi energi terbarukan yang amat luas, akan tetapi pengelolaannya masih menemui rintangan. Saat ini, energi terbarukan masih berkontribusi kurang dari 16 persen terhadap daya listrik terpasang nasional.
"Peluangnya sangat besar, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang teridentifikasi sebesar lebih dari 3.600 gigawatt," katanya.
Rachmat memaparkan rintangan lain dalam memajukan energi bersih untuk elektrifikasi ialah sisi geografis. Sebagian besar warga Indonesia bermukim di Pulau Jawa, sementara potensi energi terbarukan paling besar ada di kawasan lain.
Dirinya mengungkapkan Sumatera menyimpan potensi energi terbarukan lebih dari 1.200 gigawatt, sedangkan kawasan Maluku serta Papua secara gabungan mempunyai potensi 918 gigawatt.
Sebab itu, menurut Rachmat, peralihan energi wajib berjalan bersamaan dengan pembaruan tata ruang nasional. Kemajuan pembangkit energi terbarukan wajib dibarengi pembangunan infrastruktur transmisi agar pasokan listrik mampu didistribusikan ke pusat-pusat kebutuhan.
“Indonesia harus mengaitkan transisi energinya dengan transformasi spasial. Kami tidak bisa mengembangkan pembangkit energi terbarukan tanpa secara bersamaan membangun infrastruktur transmisi yang diperlukan untuk menyalurkan listrik tersebut,” ujarnya.