JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengembalian sebagian dividen BUMN untuk cadangan APBN mulai diterapkan tahun ini. Walau demikian, besaran pastinya masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Danantara.
Berdasarkan keterangan Purbaya, pemerintah bersama Danantara telah menyetujui porsi dividen BUMN dikembalikan ke APBN sebagai dana 'cadangan' fiskal. Pihak Danantara, yang saat ini menaungi seluruh BUMN, telah mengalokasikan porsi keuntungan tersebut untuk kebutuhan cadangan APBN.
"Masih dibicarakan dengan Pak Rosan [CEO Danantara]. Diputuskan tahun ini katanya. Dananya sudah ada, tetapi masih dibicarakan," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Purbaya belum merinci apakah sebagian dividen BUMN ini bakal dialokasikan kembali ke pos Penerimaan Negara Bukan Pajak Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBP KND). Sebelum terbentuknya Danantara, dividen BUMN disetorkan langsung ke kas negara melalui jalur PNBP.
Namun seiring amendemen UU BUMN tahun lalu, seluruh dividen BUMN dialihkan ke Danantara. Kebijakan tersebut membuat realisasi PNBP KND hingga akhir 2025 tercatat Rp27,6 triliun, dari target sebesar Rp90 triliun.
Meski begitu, capaian PNBP secara keseluruhan hingga akhir 2025 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) audited tetap melampaui target, yakni menembus Rp541,5 triliun atau 105,43% dari target awal Rp513,6 triliun.
Tren positif tersebut diproyeksikan berlanjut pada 2026. Merujuk outlook postur APBN 2026 hingga akhir tahun, setoran PNBP diperkirakan menyentuh Rp575,1 triliun atau mencapai 125,2% dari target APBN sebesar Rp459,2 triliun.
Sementara untuk 2027, target PNBP dipasang lebih rendah jika dibandingkan dengan outlook 2026. Pemerintah menargetkan setoran PNBP tahun depan di angka Rp517,4 triliun, terkoreksi 10% dari outlook 2026 yang sebesar Rp575,1 triliun.
Walau demikian, bila disandingkan dengan target APBN 2026, angka target tahun depan masih mengalami pertumbuhan sebesar 12,67%.