JAKARTA - PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mengungkap peluang perluasan cakupan pengaturan komoditas strategis lainnya di luar batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy. Direktur Keuangan DSI Sinthya Roesly mengatakan, rencana tersebut selaras dengan program pemerintah untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam Indonesia.
"Pertanyaannya apakah ada kemungkinan kami perluas ke depan? Kemungkinan ada karena cita-cita pemerintah sebenarnya adalah bagaimana sumber daya Indonesia ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat," ujarnya dalam acara peluncuran DSI di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Selasa (25/8/2026).
Dia mengatakan, pengelolaan sumber daya yang lebih optimal melalui DSI diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski demikian, Sinthya menuturkan, perluasan pengaturan pada komoditas strategis lainnya masih perlu dikaji lebih lanjut. Pihaknya telah memulai kajian terkait hal itu.
Dia menambahkan, perluasan mandat DSI pada komoditas lain akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, Sinthya juga menegaskan eksekusi dari mandat pemerintah dilakukan secara terukur dan dapat diterima oleh pasar.
"Kami juga sudah mulai menganalisa, tapi secara bertahap dengan realitanya dan bagaimana efisiensi serta pragmatisme dari operasionalnya. Jadi tidak dilakukan gegabah begitu saja," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony mengatakan, penerapan model baru pengelolaan ekspor komoditas strategis tidak akan menambah lapisan birokrasi maupun mengambil alih hubungan komersial yang telah terjalin antara eksportir dan pembeli.
Dia menuturkan, perseroan justru akan memanfaatkan sistem dan data yang telah tersedia di kementerian dan lembaga untuk meningkatkan visibilitas terhadap transaksi ekspor.
Menurutnya, DSI tidak akan membangun sistem pengumpulan data baru yang berpotensi menambah beban administrasi bagi pelaku usaha. Perseroan akan mengintegrasikan data dari berbagai platform pemerintah, termasuk Indonesia National Single Window (LNSW), Simbara, Bea dan Cukai, serta sistem lainnya.
“Jadi, kami tidak akan menambah birokrasi. Kami tidak akan meminta data yang sama dikumpulkan kembali. Kami akan memanfaatkan data dari sistem kementerian, Bea dan Cukai, dan sistem lainnya yang sudah tersedia,” kata Mahony.
Mahony menjelaskan, integrasi data tersebut menjadi dasar bagi DSI untuk meningkatkan keterlacakan transaksi komoditas. Dari data yang terhubung, DSI akan melakukan identifikasi terhadap potensi ketidaksesuaian, inkonsistensi, maupun anomali dalam aktivitas ekspor.