JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan sejumlah personel ke tujuh wilayah kabupaten yang terdampak di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), guna mempercepat tahapan pemulihan serta pembangunan kembali (rehab-rekon) bangunan tempat tinggal penduduk akibat guncangan gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, di Jakarta pada hari Kamis, menyampaikan bahwa pendampingan dalam hal penyiapan asesmen serta standardisasi taksiran kerusakan hunian tetap berjalan tanpa harus menunggu tenggat waktu status tanggap darurat usai.
"BNPB berkomitmen untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan rumah warga terdampak gempa bumi pada 15 Agustus 2026 lalu itu," kata dia.
Merujuk pada hasil validasi data sementara hingga tanggal 24 Agustus 2026, pihak BNPB mendata secara keseluruhan terdapat 77.912 bangunan milik warga yang mengalami kerusakan. Adapun rinciannya mencakup 24.597 unit kategori rusak berat, 18.537 unit kategori rusak sedang, serta 34.778 unit kategori rusak ringan.
Distribusi kerusakan tempat tinggal tersebut mencakup wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebagai daerah dengan tingkat terbanyak yang mencatatkan 6.833 rusak berat (RB), 4.996 rusak sedang (RS), dan 6.973 rusak ringan (RR).
Sementara itu, wilayah Kabupaten Manggarai mencatat 6.360 RB, 5.196 RS, serta 5.552 RR; wilayah Kabupaten Manggarai Barat mencatat 3.732 RB, 2.014 RS, serta 5.067 RR; dan wilayah Kabupaten Nagekeo mencatat 3.218 RB, 1.598 RS, serta 4.828 RR.
Berikutnya pada wilayah Kabupaten Ngada tercatat sebanyak 2.256 RB, 2.116 RS, serta 5.190 RR; wilayah Kabupaten Ende sebanyak 1.208 RB, 1.725 RS, serta 4.547 RR; serta wilayah Kabupaten Sikka sejumlah 990 RB, 892 RS, dan 2.621 RR.
Berton mengutarakan bahwa demi menjamin ketepatan data yang berbasis by name by address, pihak BNPB menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis yang ditujukan bagi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama ratusan relawan enumerator di tujuh kabupaten terdampak, sebagaimana yang sudah diawali pelaksanaannya di Manggarai Barat serta Manggarai.
Rangkaian pemulihan ini menerapkan prinsip build back better supaya hunian penduduk yang didirikan kembali mempunyai tingkat ketahanan yang lebih tangguh, bertumpu pada pendataan yang bersifat objektif, terukur, serta akuntabel.
"ini penting agar data yang dihasilkan dari lapangan dapat menjadi data yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan," cetusnya.