Megawati Usul Perombakan Struktur Dewan Keamanan PBB

Jumat, 28 Agustus 2026 | 15:35:00 WIB

EDUKASIEKONOMI.COM — Megawati menilai komposisi Dewan Keamanan PBB saat ini tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia yang berubah sejak 1945. Ia menyebut keinginan ini juga pernah disuarakan Presiden pertama RI Soekarno yang menilai tatanan global harus diperbarui.

"Dan saya juga sudah berulang kali meminta bahwa yang namanya Dewan Keamanan itu strukturnya sudah tidak boleh seperti apa yang ada sekarang ini," ujar Megawati dalam pidatonya.

Pernyataan Megawati soal Konflik Global

Megawati mempertanyakan efektivitas PBB dalam menyelesaikan konflik antarnegara yang masih terjadi. Ia mengaku heran mengapa perang yang berlangsung saat ini tidak mampu dihentikan oleh organisasi internasional tersebut.

"Nah seperti sekarang ini saja menurut saya sebagai seorang presiden, perang itu mengapa tidak bisa diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? Itu sebuah big question for me," katanya.

Megawati berharap forum yang ia inisiasi bersama Presiden Timor Leste José Ramos-Horta dapat mendukung usulan perubahan struktur tersebut. "Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini mendapatkan sebuah dukungan yang luar biasa," tuturnya.

Forum Ilmuwan dan Peraih Nobel

Usulan itu disampaikan dalam acara Luncheon and Discussion with Science for Development Summit yang dihadiri 10 penerima Nobel. Beberapa nama yang hadir antara lain Frances H. Arnold (Nobel Kimia 2018), Benjamin List (Nobel Kimia 2021), Robert C. Merton (Nobel Ekonomi 1997), dan Kailash Satyarthi (Nobel Perdamaian 2014).

Ramos-Horta yang meraih Nobel Perdamaian 1996 turut hadir dalam forum tersebut. Acara ini juga dihadiri David Beasley, mantan kepala World Food Programme yang menerima Nobel Perdamaian 2020.

Selain peraih Nobel, forum ini mengundang empat penerima Turing Award, yakni Jack Dongarra, Whitfield Diffie, Richard S. Sutton, dan Gilles Brassard. Sejumlah ilmuwan berprestasi internasional seperti Sara Seager dan Howard-Yana Shapiro juga menjadi bagian dari delegasi.

Belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI atau perwakilan PBB terkait usulan Megawati tersebut. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi yang digagas Megawati Institute untuk mempertemukan para ilmuwan dunia dengan pemangku kebijakan Indonesia.

Terkini