EDUKASIEKONOMI.COM — Ribuan petugas BPS yang tersebar di seluruh desa kini tengah bekerja keras mengumpulkan data dari para pelaku usaha. Mereka mencatat berbagai aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian, mulai dari usaha mikro hingga korporasi besar. Total ada 251.000 petugas yang dilibatkan dalam operasi lapangan ini.
Kekhawatiran soal data digunakan untuk kepentingan perpajakan langsung dijawab tegas oleh Kepala BPS. Usai melakukan pendataan di kediaman Ketua MPR Ahmad Muzani di Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026), Amalia memberikan jaminan penuh kepada masyarakat.
"Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan," ujar Amalia.
Apa Saja yang Dikumpulkan BPS?
Sensus Ekonomi kali ini menyasar 20 kategori lapangan usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Hasil pendataan ini akan diolah menjadi tiga produk utama: Peta Ekonomi Indonesia yang menggambarkan struktur ekonomi terkini, Analisis Sektoral yang merinci kinerja tiap sektor, serta kajian khusus seperti ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
Data yang terkumpul bukan sekadar angka statistik. Pemerintah akan menggunakannya sebagai dasar perencanaan strategis dan penyusunan kebijakan. Bagi pelaku usaha, data ini menjadi peta peluang untuk mengidentifikasi potensi pasar dan tantangan bisnis di berbagai wilayah.
Alasan Presiden Prabowo Minta Data Jujur
Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada pelaksanaan sensus ini. Menurutnya, Indonesia sudah lebih dari satu dekade tidak melakukan pembaruan metode penghitungan aktivitas ekonomi. Padahal, kualitas data BPS menentukan akurasi kebijakan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Negara meminta seluruh masyarakat mengisi formulir sensus dengan jujur dan mengajak orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang sama. Ia juga menegaskan data yang dilaporkan tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi warga.
"Saya minta agar saudara-saudara sekalian tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," tegas Prabowo.
Mengapa Data Ini Krusial?
Ketimpangan data menjadi masalah klasik dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Tanpa informasi akurat mengenai jumlah pelaku usaha, skala bisnis, dan kontribusi masing-masing sektor, pemerintah kesulitan merancang program yang tepat sasaran.
Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga akhir bulan ini menjadi jawaban atas persoalan tersebut. Hasil sensus diharapkan menjadi pijakan baru bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih presisi, sekaligus membantu dunia usaha membaca arah perekonomian nasional.
Bagi masyarakat yang kedatangan petugas sensus, tidak perlu ragu memberikan data yang sebenarnya. Kerahasiaan dijamin undang-undang, dan informasi yang diberikan akan menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang lebih baik ke depan.