EDUKASIEKONOMI.COM — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kenaikan alokasi minyak tanah pada tahun depan bukan tanpa alasan. Sejumlah daerah di Indonesia bagian timur, seperti Maluku, Papua, dan sebagian Sulawesi, masih menggantungkan kebutuhan memasak sehari-hari pada minyak tanah. Program konversi massal ke LPG yang berjalan selama ini belum menjangkau seluruh pelosok negeri.
Mengapa Indonesia Timur Masih Pakai Minyak Tanah?
Bahlil menjelaskan, infrastruktur distribusi LPG yang belum merata menjadi faktor utama. Akses transportasi yang sulit dan jarak antar pulau yang jauh membuat pasokan tabung gas 3 kg tidak selalu sampai ke tangan masyarakat di wilayah terpencil. Minyak tanah dinilai lebih praktis didistribusikan dan harganya terkendali lewat skema subsidi yang sudah ada.
"Seperti kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini tidak semuanya memakai LPG. Masih di wilayah timur itu masih pakai minyak tanah," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, Senin (31/8/2026).
- Baca Juga World Bank: 64,2% Warga RI Rentan Miskin
Kenaikan Volume untuk Keadilan Sosial
Dalam dokumen RAPBN 2027, pemerintah mengajukan pagu subsidi minyak tanah sebanyak 561 ribu KL. Jumlah ini lebih tinggi dibanding alokasi APBN 2026 yang sebesar 530 ribu KL dan realisasi 2025 yang tercatat sekitar 510 ribu KL. Tambahan kuota sekitar 31 ribu KL ini menunjukkan arah kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat yang belum menikmati subsidi LPG.
"Kalau volume minyak tanah ini kita naikkan, memang ada argumentasi-argumentasi keadilannya. Kalau di tempat lain semua sudah disubsidi LPG, nah minyak tanah di daerah ini belum. Jadi saya pikir ini sebagai bentuk daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas Bahlil.
Proyeksi Subsidi Energi 2027 dan Tekanan Fiskal
Kebijakan ini diambil di tengah membengkaknya proyeksi belanja subsidi energi secara keseluruhan. Nota Keuangan RAPBN 2027 mencatat asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) melonjak ke level US$ 75 per barel, naik dari asumsi APBN 2026 yang sebesar US$ 70 per barel. Sementara itu, nilai tukar rupiah dipatok melemah ke Rp 17.500 per dolar AS, atau turun Rp 1.000 dari asumsi sebelumnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan besaran anggaran subsidi sangat dinamis. Ia menegaskan, angka final masih akan dibahas bersama DPR sebelum ditetapkan.
"Kalau soal subsidi itu kan tergantung dari kuotanya nanti, tergantung dengan harga minyak internasional, ICP-nya, ada beberapa variabel lain yang bisa memengaruhi besar-kecilnya atau bertambah-berkurangnya subsidi," ucap Erani di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Proyeksi pagu subsidi energi dalam RAPBN 2027 diperkirakan mencapai Rp 272,9 triliun, melonjak nyaris Rp 50 triliun dari outlook 2026 yang berada di angka Rp 227,3 triliun. Namun, Erani menekankan angka tersebut belum final dan akan dimatangkan dalam rapat kerja bersama Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dijadwalkan pada 31 Agustus 2026.
Kenaikan alokasi minyak tanah ini setidaknya memberi kepastian pasokan bagi jutaan rumah tangga di kawasan timur yang belum terjangkau jaringan distribusi gas. Di sisi lain, pemerintah harus mencari bantalan fiskal untuk menutup lonjakan subsidi energi akibat kombinasi harga minyak yang tinggi dan rupiah yang melemah. Keputusan final akan menentukan apakah kuota tambahan ini benar-benar bisa direalisasikan atau harus dikoreksi di tengah jalan.