JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan ruang digital memiliki posisi strategis dalam membentuk opini, pola pikir, serta karakter masyarakat, sehingga pengelolaannya wajib dilakukan secara bersama-sama.
“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar,” kata Djamari saat menghadiri Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Jakarta, Selasa.
Menurut Djamari, ruang digital turut berfungsi sebagai arena kritik yang mampu memengaruhi berbagai lini kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bersama seluruh elemen bangsa harus mempunyai kecakapan dalam mengendalikan arus informasi yang ada.
“Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kami kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu,” ujarnya.
Forum yang diselenggarakan di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengatur komunikasi publik pemerintah di tengah tingginya penyebaran disinformasi, fitnah, serta kebencian (DFK).
Djamari mengingatkan bahwa DFK, narasi negatif, perkataan kasar, serta muatan tidak senonoh kini banyak ditemukan di media sosial. Berdasarkan pandangannya, situasi itu berisiko memberikan dampak jangka panjang terhadap pola pikir dan karakter masyarakat.
“Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kami kerjakan, dan apa yang terus kami kerjakan akan membentuk karakter,” katanya.
Djamari pun mengimbau masyarakat agar tidak bersikap lengah terhadap berbagai muatan negatif lantaran berpotensi merusak karakter bangsa secara keseluruhan.
“Jangan sampai kami lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kami tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis,” ujarnya.
Di samping itu, ia menyebutkan bahwa kemampuan menangkal DFK wajib terus ditingkatkan. Jika suatu ruang informasi terlanjur dikuasai pihak lain, dibutuhkan kerja keras serta sumber daya yang jauh lebih besar guna memulihkan pengaruh tersebut.
“Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran. Padahal, kekuatan yang kami miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik,” katanya.
Djamari menambahkan, manajemen informasi publik merupakan bagian esensial dari upaya melindungi masyarakat, menjaga kedaulatan digital, serta mempertahankan stabilitas nasional, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan kejahatan digital beserta perlindungan data nasional.
Maka dari itu, jajaran humas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah didorong untuk bertransformasi dari sekadar menjalankan fungsi publikasi menjadi pengelola komunikasi strategis yang sekaligus mampu merawat kepercayaan publik.
Menko Polkam turut menyerukan kepada pemerintah, TNI, Polri, humas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk merapatkan barisan dalam menghadirkan informasi yang akurat sekaligus menumbuhkan optimisme.
“Tidak ada orang lain lagi. Kami sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK,” katanya.