JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengkritisi fenomena kontradiktif pada pasar kerja nasional, di mana tingkat pengangguran terbuka (TPT) kelompok usia muda 15-24 tahun menembus 17,4 persen, padahal 48 persen perusahaan di Indonesia mengeluhkan kesukaran memperoleh tenaga kerja yang mengantongi kualifikasi memadai.
Dalam gelaran Indonesia’s Green Jobs Conference 2026 di Jakarta, Rabu, Yassierli menyampaikan gambaran tersebut menandakan masih lebarnya jurang pemisah antara keahlian yang dipunyai angkatan kerja dengan kualifikasi yang dicari dunia usaha dan industri.
Yassierli merujuk pada publikasi Future of Jobs World Economic Forum (WEF) 2025 yang mencatat 54 persen entitas bisnis di Indonesia memetakan ketimpangan keahlian (skill gap) selaku salah satu kendala utama pada operasional bisnis mereka.
Berdasarkan pandangannya, persoalan itu menjelma jadi tantangan yang wajib mendesak ditangani, utamanya lantaran Indonesia tidak sekadar menghadapi tantangan pembukaan lapangan kerja, namun juga menjamin ketersediaan kesempatan kerja yang tergolong layak.
Yassierli menambahkan perlu pula penguatan integrasi antara lembaga pendidikan serta pusat pelatihan dengan kebutuhan dunia industri supaya ketersediaan tenaga kerja yang dicetak mengantongi kompetensi yang relevan dengan selera pasar.
Oleh sebab itu, Yassierli menegaskan pihak Kemnaker mendorong pergeseran pola pelatihan vokasi dari yang berorientasi pasokan (supply-driven) beralih ke orientasi kebutuhan lapangan (demand-driven).
Yassierli memberi contoh pembentukan balai pelatihan sektor kedirgantaraan di Bandung yang dirancang menyesuaikan pemenuhan dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Kebutuhan sumber daya manusia pada sektor tersebut ditaksir berada pada rentang 500 sampai 1.000 orang.
Menurut Yassierli, kejelasan data kebutuhan tenaga kerja dari sektor industri sanggup dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk menyusun rancangan program pelatihan yang presisi.
"Kalau memang kebutuhannya jelas, kami akan support. Biaya pelatihannya akan ditanggung Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya.
Yassierli menilai pola pergerakan tersebut amat krusial agar pelaksanaan pelatihan vokasi tak semata mencetak lulusan, melainkan pula menggaransi bahwa kualifikasi yang dibekalkan selaras dengan standar dunia usaha dan industri.
Badan Pusat Statistik (BPS) merekam angka penduduk usia kerja merujuk hasil Sakernas Mei 2026 berada pada kisaran 220,23 juta orang. Dari total angka tersebut, sebanyak 155,41 juta jiwa tergolong dalam angkatan kerja.
Dari keseluruhan angkatan kerja tadi, tercatat 148,19 juta jiwa sudah terserap bekerja, sementara 7,22 juta jiwa lainnya masih menyandang status menganggur.
Adapun 64,82 juta jiwa sisanya dikategorikan dalam kelompok luar angkatan kerja, seperti kalangan pelajar, pengurus rumah tangga, hingga para purnabakti.
Komposisi pasar kerja juga masih didominasi aktivitas sektor informal. BPS mencatat porsi pekerja informal menembus 56,54 persen, sedangkan porsi pekerja formal berada di level 38,81 persen. TPT berskala nasional terdata sebesar 4,65 persen.
Berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas angkatan kerja masih didominasi lulusan SD dan SMP lewat persentase 50,52 persen. Selanjutnya, lulusan SMA serta SMK berada di angka 32,27 persen, adapun lulusan perguruan tinggi mencatatkan porsi 12,56 persen.
Sementara itu, amatan Sakernas Agustus 2025 memperlihatkan adanya variasi status pekerjaan bila ditinjau dari strata pendidikan. Lulusan perguruan tinggi mencatatkan proporsi bekerja di sektor formal sebesar 76,5 persen.
Di sisi lain, lulusan tingkat SMA dan SMK lebih banyak terserap pada sektor informal, dengan tingkat pengangguran masing-masing berada di posisi 6,9 persen dan 8,6 persen.
Adapun lulusan SD dan SMP mayoritas diisi pekerja sektor informal hingga mencapai 72,5 persen, dengan rasio pengangguran sebesar 2,8 persen.