JAKARTA — Negara-negara anggota G20 mengajak pemerintah lintas negara untuk memangkas beban regulasi serta membenahi sistem pajak guna menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Ajakan tersebut tercantum secara resmi di dalam komunike Second Meeting of G20 Finance Ministers and Central Bank Governors yang dihelat di Asheville, North Carolina, Amerika Serikat, pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September 2026.
Di dalam agenda itu, pihak G20 memetakan beragam kendala yang dipandang masih menghambat laju ekonomi, mulai dari beban regulasi serta administrasi, tata kelola pajak yang kurang efisien, rendahnya aliran investasi, mahalnya biaya modal, sampai keterbatasan tenaga kerja, kompetensi, serta mobilitas tenaga kerja.
"G20 tengah berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui berbagai kebijakan dan pendekatan," tulis G20 Chair’s Statement dikutip Rabu (2/9/2026).
Salah satu agenda utama yang didorong ialah menyederhanakan serta memangkas birokrasi dan aturan yang dirasa terlalu memberatkan sektor dunia usaha.
Selain itu, G20 turut mendorong perluasan keterlibatan tenaga kerja, eliminasi hambatan di bursa tenaga kerja, peningkatan mutu sumber daya manusia, serta lonjakan investasi bermutu tinggi.
Berkenaan dengan sektor perpajakan, G20 menggarisbawahi urgensi sistem perpajakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi serta kemakmuran merata.
Di samping pembenahan aturan dan perpajakan, G20 memandang unsur inovasi memegang peran krusial dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan serta penerapan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) secara bijak diyakini sanggup mendongkrak produktivitas sekaligus mengakselerasi ekspansi ekonomi global.
G20 menyatakan bahwa negara-negara yang sukses merancang, menerapkan, serta menyebarluaskan AI secara bertanggung jawab berpotensi besar memimpin peta kekuatan ekonomi global di masa mendatang.
Dalam hal penanaman modal, G20 turut menggarisbawahi pentingnya ketersediaan pasokan energi yang memadai dan terjangkau, pembangunan sarana prasarana yang bermutu, serta iklim investasi yang stabil berlandaskan kepastian hukum dan stabilitas makroekonomi.