JAKARTA — Kementerian Pertanian mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah keterbatasan stok beras di berbagai jaringan ritel modern. Pemerintah berkomitmen memperluas penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan serta mengarahkan varian medium dan premium agar segera mengisi pasaran ritel.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa langkah ini diambil guna menjamin ketersediaan komoditas pangan bagi masyarakat di tengah situasi kelangkaan yang terjadi saat ini.
"Yang pertama, SPHP kami tambah dan beras medium juga premium dorong ke ritel-ritel," ujarnya ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Senin, 7 September 2026.
Di samping memperbanyak suplai untuk ritel, pemerintah memutuskan untuk menghentikan kebijakan impor beras pecah atau menir sejumlah 380.000 ton yang mulanya dijalankan lewat Perum Bulog.
"Nah ini Alhamdulillah jadi kami tidak, setop impor beras pecah, menir," tambah Amran.
Operasi pasar juga akan digencarkan untuk menekan lonjakan harga pangan, disertai target distribusi SPHP hingga 1 juta ton serta percepatan penyaluran bantuan sosial pangan.
Sebagai tindak lanjut, Perum Bulog mulai mendistribusikan cadangan beras premium ke pasaran terhitung sejak Sabtu, 5 September 2026, menyusul instruksi langsung dari pemerintah.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa seluruh persediaan beras premium yang dikelola instansinya dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan ritel modern.
Bulog telah menjalin kerja sama bersama 12 jaringan ritel berskala besar guna menyerap 75.000 ton beras premium hasil produksi mereka yang kini dalam tahap pengiriman.
”Jadi semua stok beras premium yang ada di Bulog diperintahkan untuk digelontorkan ke pasar-pasar. Kemarin sudah dikumpulkan juga di hari Jumat sore itu dengan 12 ritel besar di Indonesia untuk menyerap 75.000 ton beras premium produk Bulog,” ungkap Rizal.
Distribusi tersebut diharapkan mampu merata ke seluruh gerai ritel modern dalam beberapa pekan ke depan, serta menjangkau pasar lewat Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia menerangkan bahwa ketersediaan fisik beras premium di pasaran sebenarnya masih mencukupi.
Kendati demikian, kendala utama terletak pada harga perolehan dari pemasok yang melampaui ketentuan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Ketua Umum Aprindo Solihin menyebutkan bahwa situasi tersebut memicu keterbatasan stok kemasan 5 kilogram di gerai-gerai ritel modern.
“Kalau ditanya barang banyak? Banyak. Tapi nggak ada yang mau jual HET karena belinya lebih dari HET,” kata Solihin saat dihubungi pada Rabu, 2 September 2026.
Solihin menegaskan bahwa persoalan ini murni menyangkut ketidaksesuaian antara modal pembelian dan harga jual wajib, bukan karena barangnya tidak ada. Jika harga beli melampaui batas HET, pihak peritel memilih untuk menahan diri karena perhitungan bisnis menjadi tidak rasional.
Hambatan distribusi dari distributor juga turut memperumit keadaan, seperti adanya persyaratan pembelian produk ikutan berupa beras fortifikasi yang tidak terikat aturan HET. Aprindo sendiri telah berkoordinasi dengan pemerintah guna mencari solusi terbaik demi menjaga ketaatan aturan sekaligus ketersediaan barang.
“Anggota saya, Aprindo, taat terhadap aturan pemerintah yang mengenakan harga eceran tertinggi untuk beras premium,” pungkasnya.