JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengemukakan bahwa konektivitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai pulih pascalandaan gempa bumi di sejumlah kawasan. Sampai dengan tanggal 5 September 2026, tercatat sebanyak 19 ruas jalan nasional sudah bisa dilalui kembali.
Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa normalisasi jalur tersebut krusial guna menopang penanganan darurat, pengiriman logistik, serta kegiatan warga dan perekonomian pada daerah terdampak.
“Kalau NTT secara umum sih kalau jalan nasional sudah baik semua. Kami sekarang mundur ke jalan provinsi dan kabupaten,” ucap Dody Hanggodo dalam keterangannya, hari Senin (7/9/2026).
Berasal dari 19 ruas yang telah pulih, sebanyak 15 ruas terletak di Pulau Flores dan dapat dilalui kendaraan secara normal. Sejumlah ruas itu meliputi koridor Simpang Tiga Waemata (Labuan Bajo) sampai Malwatar, Malwatar hingga Batas Kota Ruteng, serta Aegela sampai Batas Kota Ende.
Di samping jalan nasional, Kementerian PU turut menangani empat jaringan jalan daerah, yang mencakup ruas Wae Gongger menuju Pota. Pemulihan serupa dikerjakan pada dua jalur akses kabupaten di Pulau Palue, yakni Krica sampai Lidi dan Krica hingga Nitung.
Sesudah sebagian besar jaringan jalan nasional berfungsi lagi, titik berat penanganan mulai bergeser ke arah ruas jalan tingkat provinsi serta kabupaten. Jalur-jalur tersebut meliputi jalan penghubung antarkabupaten beserta rute alternatif bagi masyarakat.
“Memang jalan provinsi, kabupatennya agak kecil-kecil. Itu nanti beberapa titik yang memang itu menghubungkan antara kabupaten, terus bisa dipakai sebagai jalan alternatif,” jelas Dody.
Upaya percepatan penanganan dilaksanakan lewat pengiriman material, pengokohan badan jalan, serta penyiagaan personel Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT pada sejumlah titik rawan.
Pemulihan infrastruktur jaringan jalan daerah itu menjadi bagian penting dari penanganan bencana demi merawat akses warga, suplai logistik harian, dan layanan dasar di kawasan terdampak.
“Jalur yang kembali terbuka menjadi penopang mobilitas warga, distribusi kebutuhan sehari-hari, pelayanan dasar, hingga aktivitas ekonomi di tengah proses pemulihan pascabencana,” pungkas Dody.