JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan untuk sementara waktu 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di beragam daerah Indonesia.
Penutupan ini dieksekusi lantaran ribuan unit dapur tersebut terbukti belum mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan di wilayahnya masing-masing.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa kedisiplinan mengantongi standar SLHS serta kelayakan sanitasi merupakan syarat utama yang tidak bisa ditawar dalam operasional dapur MBG.
"Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS dan sanitasi itu mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan MBG. BGN terus menyisir dan verifikasi ketat puluhan ribu SPPG," ujar dia.
Berdasarkan pendataan dan sinergi BGN dengan Kementerian Kesehatan hingga 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, terdeteksi 1.999 dapur SPPG belum mengurus pendaftaran SLHS di dinas kesehatan terkait. Dari angka keseluruhan 27.485 dapur, total dapur yang terjangkau pendataan sementara BGN berjumlah 27.022 unit.
Sudaryono mengklarifikasi bahwa kendala pada 1.999 dapur tersebut bukan disebabkan pengajuan SLHS mereka tidak lolos atau kurang syarat. Melainkan, unit-unit tersebut sama sekali belum memproses pendaftaran.
"Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak mendaftar sama sekali," paparnya.
Atas dasar itu, BGN mengambil tindakan penutupan sementara demi menjalankan pemeriksaan lebih mendalam kepada unit-unit dapur tersebut.
"1.999 SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi," tuturnya.
Dari keseluruhan 1.999 dapur yang disetop operasionalnya untuk sementara, mayoritas bertempat di kawasan Jawa dan Banten. Berikut adalah rincian persebarannya:
Wilayah 1 (Sumatera): 351 SPPG
Wilayah 2 (Jawa dan Banten): 1.417 SPPG
Wilayah 3 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua): 231 SPPG
Dengan persentase mencapai 1.417 dapur, area Jawa dan Banten menjadi penyumbang terbanyak SPPG yang ditutup sementara.
Keputusan penutupan ditempuh seusai BGN menyelesaikan tahapan klarifikasi serta evaluasi secara berkala pada dapur-dapur yang belum mematuhi aturan. BGN selanjutnya akan memproses investigasi demi memastikan situasi tiap SPPG beserta ketaatannya terhadap tolok ukur higiene dan sanitasi.
Upaya ini menjadi bagian dari keseriusan BGN dalam menjamin eksekusi program MBG senantiasa memenuhi kriteria mutu gizi dan keamanan pangan. Penutupan sementara ini pun diklaim sebagai komitmen BGN untuk menjaga kelaikan gizi, kualitas, serta keselamatan para penerima manfaat program MBG di seluruh wilayah Indonesia.