JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional secara sementara terhadap 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Kebijakan penghentian tersebut diambil akibat ribuan dapur itu terpantau belum melaksanakan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada dinas kesehatan di wilayah masing-masing.
Kepala BGN Sudaryono mengemukakan bahwa ketaatan terhadap ketentuan standar SLHS serta sanitasi merupakan prasyarat mutlak dalam operasional dapur MBG.
"Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS dan sanitasi itu mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan MBG. BGN terus menyisir dan verifikasi ketat puluhan ribu SPPG," ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan hasil proses penyisiran serta koordinasi yang dilakukan pihak BGN bersama Kementerian Kesehatan hingga tanggal 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, terdeteksi ada 1.999 dapur SPPG yang mangkir dari kewajiban pendaftaran SLHS di dinas kesehatan setempat.
Dari total awal sebanyak 27.485 dapur, jumlah fasilitas yang masuk dalam catatan penyisiran sementara BGN kini berada di angka 27.022 dapur.
Sudaryono memberikan penegasan bahwa kendala pada 1.999 dapur itu bukan disebabkan oleh penolakan berkas pengajuan SLHS ataupun kegagalan memenuhi standar persyaratan. Lebih dari itu, dapur-dapur tersebut memang belum sama sekali mendaftarkan diri.
"Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak mendaftar sama sekali," paparnya.
Oleh karena itu, pihak BGN menerapkan kebijakan penutupan sementara guna menjalankan penelaahan serta investigasi mendalam terhadap fasilitas-fasilitas tersebut.
"1.999 SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi," tuturnya.
Dari keseluruhan 1.999 dapur yang dikenakan penutupan sementara, mayoritas titik lokasi berada di kawasan Jawa serta Banten.
Rincian sebarannya meliputi Wilayah 1 (Sumatera) sebanyak 351 SPPG, Wilayah 2 (Jawa dan Banten) sebanyak 1.417 SPPG, serta Wilayah 3 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua) sebanyak 231 SPPG.
Dengan akumulasi 1.417 fasilitas, kawasan Jawa dan Banten mendominasi porsi terbesar dari total SPPG yang dihentikan operasionalnya secara sementara.
Langkah penutupan ini diputuskan usai BGN merampungkan tahapan konfirmasi serta penilaian secara berkala terhadap fasilitas dapur yang belum menaati aturan.
Selanjutnya, BGN bakal menerjunkan tim investigasi guna memastikan kondisi faktual di setiap SPPG sekaligus mengecek tingkat ketaatan terhadap standar higiene beserta sanitasi.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen BGN dalam menjamin seluruh rangkaian program MBG senantiasa mematuhi standar baku keamanan pangan serta gizi, sekaligus melindungi keselamatan para penerima manfaat di seluruh penjuru Indonesia.