JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah belum menghitung secara pasti besaran anggaran untuk program pembukaan rekening bagi 200 juta penduduk.
Purbaya mengungkapkan bahwa nilai Rp 11 triliun yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait program tersebut belum berstatus sebagai angka anggaran yang final.
"Waktu rapat di istana itu, waktu sama pak Presiden, nggak keluar angka segitu. Itu mungkin masih hitungan kasar. Nanti kami lihat seperti apa," ujar Purbaya kepada awak media di kantornya, Kamis (10/9/2026).
Meski demikian, Purbaya menuturkan bahwa pemerintah mempunyai dana cadangan yang dapat dimanfaatkan guna mendukung program pembukaan rekening tersebut. Namun, dirinya meyakini kebutuhan anggarannya tidak akan menyentuh angka Rp 11 triliun.
"Ada dana cadangan kami yang bisa dipakai. Tapi saya yakin enggak akan sampai Rp 11 triliun, kan enggak sampai 200 juta rekening," jelasnya.
Berdasarkan keterangannya, saat ini pihak pemerintah juga masih perlu memantau berapa banyak warga yang benar-benar memerlukan rekening baru, sehingga Purbaya memperkirakan total pembukaan rekening tidak akan sepenuhnya mencapai angka tersebut.
"Kan yang sudah punya (rekening) mungkin juga enggak dibukain. Nanti kami lihat seperti apa," ujar Purbaya.
Ia menerangkan, proses pembukaan rekening ke depan bakal dilangsungkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), sementara bagi masyarakat di kawasan Aceh akan dilayani oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Walau begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui secara mendalam mengenai mekanisme maupun total rekening yang nantinya memang perlu dibuka. Ia menduga dari total 200 juta jiwa penduduk, hanya terdapat kisaran 85 juta hingga 80 juta orang yang berada di kelompok usia 17 tahun.
Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah masih harus mencocokkan data kependudukan demi mengetahui jumlah masyarakat yang secara nyata menjadi target sasaran program itu.
"Memang usia di atas 17 tahun segitu (jumlahnya)?. Nanti kami lihat penduduknya seperti apa, saya belum lihat. Yang jelas, yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga," jelasnya.
Menurut Purbaya, pemerintah pun harus memperhitungkan warga yang telah mempunyai rekening sebelumnya. Ia mencontohkan, masyarakat yang sudah memegang rekening BRI tidak perlu lagi memiliki rekening kedua.
"Kalau yang sudah atau yang existing yang punya, misalnya BRI juga, ngapain dia punya dua rekening? (Tapi) Nanti saya tunggu detailnya dari mereka," katanya.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa program ini memerlukan persiapan matang, khususnya untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan data perbankan serta data Bank Indonesia (BI).
Ia menilai pelaksanaan program tersebut kemungkinan baru sanggup dimulai pada tahun depan mengingat sisa waktu untuk merealisasikannya lewat anggaran tahun ini sudah terlalu singkat.
"Kalau anggaran tahun ini kan sudah mepet, seharusnya mulai tahun depan. Mereka juga perlu persiapan," ujarnya.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 triliun yang bersumber dari APBN guna membuka rekening bagi 200 juta penduduk Indonesia secara bertahap.
Airlangga menyebutkan pula bahwa pemerintah masih akan menjalankan konsolidasi bersama BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk membahas masyarakat yang sebelumnya telah memiliki rekening pada bank yang ditunjuk.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani memastikan pihak BRI dan BSI siap mengemban penugasan tersebut, di mana BRI akan melayani pembukaan rekening di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan BSI menangani khusus wilayah Aceh.