JAKARTA - Konflik antara perkembangan infrastruktur dan kelestarian lingkungan kembali mengemuka di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ratusan petani bersama dengan aktivis lingkungan hari ini melakukan aksi unjuk rasa menentang pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Japek II) yang diklaim telah menimbulkan dampak negatif terhadap area pertanian lokal dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Di bawah terik matahari, para pengunjuk rasa membentangkan spanduk besar bertuliskan, “Ketahanan Pangan Gagal Gara-Gara Tol, Proyek Tol Ini Merugikan Petani.” Ungkapan ini menyerukan keprihatinan mendalam masyarakat terhadap imbas pembangunan jalan tol yang mereka nilai merugikan, terutama bagi petani yang mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber utama penghidupan.

Salah satu petani yang ikut bersuara dalam aksi ini, Muhammad Hatta, meluapkan kekecewaannya. “Sekitar 10 hektar sawah yang terdampak sejak dimulainya pembangunan Jalan Tol Japek II setahun lalu. Perut kami mengandalkan hasil sawah ini. Secara tidak langsung, kami dibunuh dengan dirusaknya sawah karena pembangunan tol ini. Coba bayangkan, apa gak sedih? Saya sering nangis gara-gara ini,” ungkapnya dengan nada pilu kepada Forum Jurnalis Penggiat Lingkungan.

Kerusakan ini bermula dari tersumbatnya aliran sungai alam yang sering menyebabkan sawah petani tergenang air setiap kali hujan tiba. Keadaan tersebut tentu saja menjadi ancaman bagi kelangsungan panen dan kesejahteraan para petani. Hatta menyampaikan harapannya agar saluran air sungai segera diperbaiki untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang. “Kami juga meminta ganti rugi karena sawah kami gagal panen,” tegas Hatta.

Turut hadir dalam aksi tersebut, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Peduli Hutan dan Lingkungan (AMPHIBI), Agus Salim Tanjung, yang menyoroti kurangnya kajian dan perhatian terhadap dampak lingkungan dari proyek besar tersebut. “Seharusnya ada kajian dan sosialisasi, sehingga masyarakat, dalam hal ini petani, tidak dirugikan,” ujarnya memberikan kritik tajam.

Tanjung menekankan pentingnya pemerintah dan pihak terkait untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur besar, terutama yang berpotensi signifikan mempengaruhi ekosistem lokal dan mata pencaharian masyarakat setempat. “Aksi para petani ini menjadi potret nyata kompleksnya pembangunan infrastruktur yang kerap berbenturan dengan kepentingan masyarakat lokal, khususnya petani yang menggantungkan hidup pada lahan pertanian mereka,” tambahnya lagi.

Permasalahan ini bukanlah isu yang berdiri sendiri. Proyek Jalan Tol Japek II memotong beberapa lahan pertanian di Kabupaten Bekasi, yang sebelumnya menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan di daerah tersebut. Ketidakstabilan hasil panen tentu berdampak pada ketersediaan pangan dan ekonomi lokal, mengingat banyak keluarga petani yang menggantungkan hidup dari bertani.

Tidak hanya menuntut perbaikan, para petani bersama aktivis juga menggalang dukungan untuk menghentikan pekerjaan yang menyebabkan kerusakan ini. Mereka menginginkan adanya dialog antara pihak berwenang, pengembang tol, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Hanya dengan kerja sama yang baik dari setiap pihak, konflik kepentingan semacam ini dapat dihindari di masa depan.

Situasi ini juga memanggil perhatian aktivis lingkungan secara nasional yang menantikan langkah tegas dari pemerintah dan penegak hukum agar lebih peka terhadap isu-isu seperti ini. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, sebelumnya menyatakan di forum publik bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. "Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu," tegas Presiden beberapa waktu lalu, menekankan pentingnya keutuhan dan keberlanjutan sektor pertanian.

Keadaan ini menjadi pengingat akan pentingnya perencanaan dan komunikasi yang matang dalam setiap proyek besar yang menyentuh nasib banyak orang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengembang tol terkait tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran di Desa Burangkeng. Namun, dialog antara pihak-pihak terkait sangat diharapkan agar dapat segera mencapai solusi yang memuaskan untuk semua pihak yang terlibat.