JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa subsidi untuk transportasi publik dan angkutan perintis tetap menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan meskipun sedang terjadi efisiensi anggaran pemerintah. Tindakan tersebut menyusul penerbitan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025.

Kementerian memastikan bahwa sektor transportasi publik dan angkutan perintis mendapatkan perhatian dan dukungan penuh di tengah situasi anggaran yang ketat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, "Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis, yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh," ujarnya.

Komitmen Terhadap Kesejahteraan Sosial

Dudy menyatakan bahwa subsidi transportasi publik dan angkutan perintis akan tetap menjadi prioritas utama guna memastikan kelancaran aksesibilitas, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan mobilitas publik yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menjamin ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, meskipun terdapat upaya efisiensi anggaran, khususnya di Kemenhub.

Kelanjutan Program Buy The Service (BTS)

Kemenhub juga memastikan program buy the service (BTS) sektor transportasi darat terus berjalan di enam kota di seluruh Indonesia. Kota-kota tersebut meliputi Surakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Balikpapan, dan Kabupaten Banyumas. Selain itu, ditambah dua kota baru, yaitu Manado dan Pontianak. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap mobilitas publik yang terjangkau dan efisien.

Subsidi untuk Sektor Transportasi Laut dan Udara

Di sektor transportasi laut, program subsidi kapal perintis, subsidi penyelenggaraan kapal barang tol laut, subsidi kapal ternak, subsidi kapal rede serta public service obligation (PSO) kapal kelas ekonomi akan dilanjutkan. Subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas di daerah-daerah terpencil serta menekan biaya logistik di tanah air.

Sektor transportasi udara juga mendapatkan perhatian, dengan melanjutkan subsidi angkutan udara perintis penumpang dan perintis kargo serta subsidi BBM kargo. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa daerah-daerah terpencil dan terluar tetap mendapatkan akses transportasi yang memadai dan terjangkau.

Dukungan untuk Sektor Perkeretaapian

Kemenhub juga tidak mengabaikan sektor perkeretaapian. Subsidi layanan kereta api perintis serta PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, KA Lebaran, KA Jarak Dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta tetap berlanjut. "Kami akan memastikan bahwa layanan transportasi yang vital bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, tetap berjalan dengan baik," ungkap Dudy.

Sinergi Untuk Efisiensi

Kemenhub menjalankan efisiensi anggaran secara cermat, hati-hati, dan selektif tanpa mengorbankan sektor-sektor yang vital. Sinergi antara penghematan anggaran dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam hal transportasi ini menjadi tantangan sekaligus komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pendekatan Bijaksana dalam Anggaran

Melalui pendekatan yang bijaksana ini, diharapkan transportasi publik dan perintis tetap dapat menjalankan perannya dalam meningkatkan mobilitas masyarakat serta mengurangi ketimpangan akses transportasi antar daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan publik dan pencapaian kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, Kemenhub menunjukkan komitmen nyata untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat di tengah upaya efisiensi anggaran. Hal ini membuat optimisme bahwa meskipun dengan dana yang terbatas, transportasi tetap menjadi pilar penting dalam pembangunan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan.