JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan efektivitas mobilitas pejabat publik di tengah kemacetan lalu lintas di kota-kota besar, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan penggunaan transportasi umum oleh pejabat negara. Usulan ini mendapat respons positif dari Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, dan dipandang sebagai upaya mendukung efisiensi dan efektivitas kerja sekaligus mendekatkan pejabat dengan kondisi nyata masyarakat.

Gus Ipul menyatakan kesiapannya untuk menggunakan transportasi umum jika diperlukan. "Ya bukan nggak setuju, ya pasti kita setuju aja, nggak masalah, artinya kita naik aja," ujar Gus Ipul, menggambarkan sikap terbukanya terhadap usulan tersebut. Ia menekankan betapa perlunya fleksibilitas dalam memilih moda transportasi yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Pengalaman Gus Ipul dalam menggunakan transportasi umum bukanlah hal baru. Sebagai seorang pejabat yang sering harus menghadapi kemacetan, ia menyatakan telah terbiasa menggunakan ojek online sebagai alternatif transportasi cepat. "Kan terbiasa kita kadang-kadang kalau nggak ada mobil kelamaan ya kita naik taksi, nggak ada naik taksi ya pindah ke ojek juga pernah, jadi tergantung aja kalau itu," ungkapnya.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Gus Ipul melihat penggunaan transportasi umum sebagai praktik yang pragmatis dan sesuai konteks. Ini penting dalam tugas sehari-hari yang seringkali diwarnai dengan kemacetan, terutama di kota besar yang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa memilih moda transportasi harus berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi. "Tergantung kebutuhannya, kalau kita pengen kebutuhan cepet, berulang-ulang saya naik ojek. Berulang-ulang naik ojek beberapa kali nggak ada masalah, kalau kita memang ada kewajibannya kita laksanakan ya," terangnya lebih lanjut.

Dalam konteks semakin meningkatnya perhatian global terhadap keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon, penggunaan transportasi umum oleh pejabat tidak hanya akan menunjukkan komitmen terhadap efisiensi tetapi juga terhadap tanggung jawab lingkungan. Transportasi umum seperti bus dan kereta api disinyalir lebih rendah emisi dibandingkan kendaraan pribadi, sehingga dapat membantu mengurangi polusi udara di kota-kota besar.

Penerapan kebijakan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pejabat negara, memperlihatkan penghematan anggaran, serta menciptakan kedekatan yang lebih nyata antara pemerintah dan masyarakat. Ketika pejabat publik memilih untuk menggunakan transportasi umum, mereka tidak hanya akan mendapatkan akses langsung terhadap masukan dan pengalaman masyarakat, tetapi juga turut serta dalam merasakan tantangan transportasi yang dihadapi oleh warga sehari-hari.

"Jadi apa ya, kita ini kerja sesuai aturan, sesuai kebutuhan. Tetapi kalau toh itu harus dilakukan sama sekali tidak ada masalah. Saya beberapa kali selama jadi menteri saya naik ojek juga karena macet gitu," tambah Gus Ipul menutup pernyataannya.

Respons Gus Ipul ini terbilang positif dan membuka peluang bagi diskusi lanjutan tentang implementasi kebijakan tersebut. Tentunya, evaluasi lebih lanjut diperlukan dalam mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, serta dampak kebijakan ini terhadap tugas sehari-hari pejabat negara.

Dalam era digitalisasi dan keberlanjutan saat ini, penggunaan transportasi umum oleh pejabat negara bisa menjadi simbol perubahan positif, mendukung tujuan pembangunan jangka panjang yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. Upaya ini dapat diwujudkan dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat guna mencari solusi terbaik untuk tantangan urbanisasi dan mobilitas di Indonesia.

Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat menjadi preseden positif bagi birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan terhubung dengan rakyat. Dengan demikian, pejabat yang menggunakan transportasi umum tidak hanya memenuhi tugas mereka secara fungsional tetapi juga menyelaraskan tindakan mereka dengan prinsip keberlanjutan dan penghematan sumber daya.