JAKARTA – Ratusan anggota Forum Masyarakat Lingkar Bandara Internasional Lombok, yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat dan pelaku transportasi lokal, melaksanakan aksi protes pada Senin, 3 Februari 2025 di Kantor Cabang PT Angkasa Pura I di Lombok. Dalam aksi ini, mereka mendesak penghentian operasional Taksi Blue Bird di Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan dalih mengancam kelangsungan ekonomi pelaku transportasi lokal.

Aksi ini dipimpin oleh Ketua Umum LSM Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, yang dalam kesempatan itu menyerahkan surat tuntutan resmi kepada pihak bandara. Surat bernomor 01/FLB/01/2025 tersebut mencakup dua poin penting: pertama, mengusulkan pembatalan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Angkasa Pura I dengan Blue Bird Taxi, dan kedua, menyerukan penertiban terhadap booth atau counter transportasi online seperti Grab dan Gojek di area lobi bandara.

Lalu Ibnu Hajar menyampaikan bahwa kehadiran Blue Bird tidak hanya merugikan secara ekonomi pengemudi transportasi lokal tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial di antara masyarakat sekitar bandara, yang mencakup tiga desa yaitu Desa Ketare, Desa Tanak Awu, dan Desa Penujak.

“Keberadaan Blue Bird Taxi sangat merugikan pengemudi transportasi lokal. Kami menolak keberadaan mereka di bandara karena mengganggu mata pencaharian masyarakat sekitar,” tegas Lalu Ibnu Hajar.

Tuntutan ini merujuk pada norma hukum, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Dalam diskusi intens, General Manager Bandara Internasional Lombok, Barata Singgih Riwahono, menyetujui penghentian operasional Blue Bird Taxi dalam waktu paling lama tiga bulan. Pihaknya berkomitmen untuk merevisi kebijakan terkait transportasi bandara dan menawarkan peluang kemitraan baru bagi pelaku transportasi lokal.

“Kami memahami aspirasi masyarakat lingkar bandara dan akan mengevaluasi kontrak dengan Blue Bird Taxi. Namun, layanan transportasi bandara tidak boleh terputus, sehingga kami meminta Forum Lingkar Bandara segera menyiapkan armada pengganti sesuai dengan standar operasional,” ungkap Barata Singgih Riwahono, seperti dilaporkan oleh LSM Sasaka Nusantara dalam keterangan yang diterima Lensa Mandalika.

Dalam upaya memastikan transisi yang efektif, Angkasa Pura I berencana menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mempercepat proses pembatalan MoU dengan Blue Bird Taxi. Selain itu, mereka juga akan menggandeng Lombok Baru Taxi sebagai mitra transportasi resmi yang diizinkan beroperasi di bandara.

Surat tuntutan yang diserahkan oleh Forum Masyarakat Lingkar Bandara ditandatangani oleh Lalu Ibnu Hajar dan Lalu Buntaran, serta disaksikan oleh tiga kepala desa setempat. Aksi ini mendapatkan perhatian serius dari Angkasa Pura I, yang memahami dampaknya terhadap penduduk lokal dan berjanji untuk merombak kebijakan transportasi di Bandara Lombok demi keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.

Kehadiran Taksi Blue Bird di Bandara Internasional Lombok memang telah lama menuai kontroversi, khususnya di kalangan pelaku transportasi lokal yang mengandalkan bandara sebagai sumber pendapatan utama. Masyarakat setempat mengkhawatirkan bahwa jika tidak ada penyesuaian kebijakan, maka ketegangan sosial di kawasan ini akan semakin meningkat.

Dengan langkah tegas dari Angkasa Pura I yang mengakomodasi keluhan masyarakat, diharapkan bisa tercipta suasana saling menguntungkan bagi pihak bandara dan komunitas di sekitarnya. Kebijakan baru ini diharapkan tidak hanya mengayomi kepentingan pelaku transportasi lokal tetapi juga memastikan kualitas pelayanan bagi pengguna jasa Bandara Internasional Lombok.