JAKARTA – Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal), Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M., melakukan kunjungan kehormatan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) di Jakarta pada Selasa, 17 Desember 2024. Kunjungan ini menandai langkah strategis dalam kerjasama antara institusi militer dan pemerintahan mengenai pengelolaan hidrografi di perairan Indonesia.

Laksamana Madya Budi Purwanto hadir bersama sejumlah pejabat tinggi dari Pushidrosal, termasuk Wadanpushidrosal Laksda TNI Bambang Irawan, S.E., M.Tr.Opsla., Asopssurta Danpushidrosal Laksma TNI Dwi Jantarto, S.T., M.T, Aspamkersamtas Danpushidrosal Kolonel Laut (E) Renny Lilik Asmoro, S.T., Dansatbinlat Pushidrosal Kolonel Laut (P) Edward H. Sibuea, dan Koorsmin Danpushidrosal Kolonel Laut (P) Franciscus Asisi Mahendra. Mereka disambut hangat oleh Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol (Purn) Drs. Suntana, bersama staf dari Kemenhub.

Dalam pertemuan tersebut, Danpushidrosal mengungkapkan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas dukungan pihak Kemenhub dalam memfasilitasi berbagai kepentingan Pushidrosal, terutama terkait dengan revisi Undang-Undang Pelayaran Tahun 2024. "Kami sangat berterima kasih kepada Kemenhub atas kesempatan dan dukungannya. Pushidrosal akan terus berusaha meningkatkan kualitas peta laut Indonesia guna menghadapi skema audit dari IMO," kata Dr. Budi Purwanto.

Pushidrosal menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan hidrografi di Indonesia untuk mendukung navigasi yang aman dan efisien. Sebagai bagian dari upaya ini, Pushidrosal telah melaksanakan pendidikan hidro-oseanografi kategori B berstandar IHO kepada para personel Kemenhub. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan dan pengetahuan dalam hidrografi yang relevan secara internasional.

Selama kunjungan, Pushidrosal juga memaparkan kontribusinya dalam mendukung pemetaan pelabuhan di Indonesia. Bersama Kemenhub, Pushidrosal berhasil menetapkan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok, yang merupakan langkah penting untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi pelayaran di jalur lalu lintas padat tersebut.

Menanggapi kontribusi Pushidrosal, Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol (Purn) Drs. Suntana, menyatakan apresiasi yang tinggi. "Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi Pushidrosal sehingga revisi UU Pelayaran No 66 Tahun 2024 sudah selesai dilaksanakan. Kami berharap kerjasama ini terus memberikan dampak positif, khususnya dalam pengumpulan data untuk mendukung lima data penting pelabuhan, yaitu Buku Induk Pelabuhan, desain teknis pelabuhan, serta rencana pengerukan dan reklamasi," ujar Wamenhub.

Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan di Indonesia, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan navigasi laut nasional. Kemenhub dan Pushidrosal sepakat untuk melanjutkan kolaborasi ini dalam berbagai inisiatif lainnya yang berkaitan dengan kepentingan maritim Indonesia.

Dalam konteks IMO Member State Audit Scheme, kerjasama ini juga dinilai penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memenuhi standar internasional dalam bidang hidrografi. Pushidrosal sebagai entitas utama yang bertanggungjawab terhadap hidrografi di tanah air terus berkomitmen memperkaya data dan pengetahuan guna memajukan sektor maritim Indonesia.

Kunjungan kehormatan ini tidak hanya mencerminkan hubungan kuat antara TNI Angkatan Laut dan Kemenhub, tetapi juga menegaskan komitmen bersama dalam memajukan kepentingan nasional di sektor perhubungan dan maritim. Ke depan, keberlanjutan kerjasama ini diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi pemain utama dalam pengelolaan perairan di tingkat regional dan global.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, baik Pushidrosal maupun Kemenhub menegaskan bahwa penguatan sinergi antara kedua lembaga ini akan terus menjadi prioritas guna menghadapi tantangan-tantangan baru di masa mendatang. Setiap langkah menuju pembaruan dan peningkatan kualitas pengelolaan hidrografi Indonesia akan menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.