JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, melalui Direktur Utamanya, Nixon LP Natipulu, memberikan usulan inovatif dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Usulan ini menghadirkan kombinasi skema subsidi selisih bunga (SSB) dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Menurut Nixon, skema ini berpotensi untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sehingga menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dalam sektor perumahan nasional.

Dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah yang diadakan di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat pada Senin, 16 Desember 2024, Nixon menjelaskan bahwa skema hybrid ini melibatkan penggunaan 50% SSB dan 50% FLPP. Dengan langkah ini, bank diharapkan dapat menyediakan dana sebesar Rp 103,3 triliun. Sementara itu, pemerintah hanya perlu mengalokasikan APBN sebesar Rp 40,1 triliun. "Kalau pakai SSB, setengahnya aja, Rp 1,9 triliun sehingga total dana dari pemerintah adalah Rp 42 triliun," ujar Nixon menjelaskan simulasi yang diajukan.

Sebaliknya, jika menggunakan skema FLPP pola 50-50, alokasi APBN yang dibutuhkan mencapai Rp 68,8 triliun, yang berarti bank pun harus menyediakan jumlah dana yang sama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan.

Dari perspektif pengelolaan anggaran, usulan ini memberikan alternatif bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menangani keterbatasan anggaran untuk Program 3 Juta Rumah. "Cuma memang yang ditakutin Kementerian Keuangan adalah gulungannya itu membesar makin lama. Ya pilihannya saya bilang sih coba kalau dikaji hibrid, nah mungkin itu bisa membantu nggak terlalu berat di gulungannya," Nixon menambahkan pandangannya kepada awak media.

Keunggulan Skema SSB yang Disebutkan

Salah satu keunggulan yang diusulkan dalam skema SSB adalah potensi untuk disekuritisasi. Dalam praktik ini, portofolio KPR dapat dijual oleh bank, dan hasil penjualan ini dapat digunakan untuk menyalurkan KPR subsidi baru, berbeda dengan FLPP yang tidak bisa disekuritisasi karena menggunakan uang negara.

BTN mengemukakan pentingnya adopsi SSB karena alokasi pembiayaan berasal dari dana bank untuk pendanaan KPR subsidi. Pemerintah hanya perlu mensubsidi selisih bunganya. "Kalau SSB dia bisa disekuritisasi, sehingga kita nggak selamanya bergantung pada likuiditasnya dari APBN, itu yang kita usulin, lebih cepat bisa tidak tergantung APBN," tegas Nixon.

Tantangan dalam Penyaluran KPR Subsidi

Nixon mencatat bahwa kuota KPR subsidi selalu mencapai batas setiap tahun kecuali pada awal pandemi COVID-19. Tahun ini, kuota FLPP telah terpenuhi, menyisakan sekitar 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan.

Memandang ke depan, BTN mengantisipasi potensi kebutuhan pada 2025 yang mencapai 800 ribu rumah, selaras dengan inisiatif awal dari Kementerian PKP. "Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkap Nixon.

Usulan skema kombinasi SSB-FLPP dari BTN menjadi alternatif potensial dalam meningkatkan efisiensi penyaluran KPR subsidi. Dengan pemanfaatan sumber daya lebih optimal dan pengurangan beban APBN, skema ini dapat mendukung tujuan ambisius pemerintah dalam meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara lebih berkelanjutan. Langkah strategis ini tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan sektor perumahan di masa depan.