DENPASAR – Kondisi transportasi di Bali, khususnya di wilayah Sarbagita yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, menjadi sorotan penting. Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menegaskan perlunya reformasi transportasi yang komprehensif untuk daerah ini, mengingat pertumbuhan pesat kendaraan pribadi yang tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur jalan yang memadai.

Pada acara penyerahan hasil kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (e-BRT) dan Ulapan Mobility Plan (UMP) dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia, Mahendra Jaya memaparkan permasalahan mendasar terkait transportasi di Bali. Acara ini berlangsung pada hari Senin, 16 Desember 2024 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.

"Kita harus menyadari bahwa transportasi di wilayah Sarbagita belum mencerminkan wajah transportasi yang maju. Ini terlihat dari dominasi kendaraan pribadi dalam mobilitas harian penduduk," ungkap Mahendra Jaya dalam sambutannya. Pernyataan ini memberikan gambaran jelas mengenai permasalahan utama yang dihadapi Bali dalam bidang transportasi.

Data menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi melaju dengan pesat, sementara pertumbuhan panjang jalan tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang semakin parah dan meningkatkan polusi udara di beberapa titik rawan macet di wilayah tersebut.

Mahendra Jaya menekankan perlunya langkah strategis dan komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ini. "Kami mengajak semua pihak di tingkat pusat, Provinsi Bali, dan kabupaten/kota terkait untuk bekerja sama dalam membenahi transportasi di Sarbagita. Ini adalah pekerjaan besar, memerlukan komitmen dan sumber daya yang tidak kecil," tambahnya.

Penyerahan hasil kajian e-BRT dan UMP dari Pemerintah Australia memberikan sinar harapan bagi peningkatan kualitas transportasi di Bali. Hasil studi ini memuat rekomendasi langkah strategis untuk menghadirkan sistem transportasi umum berbasis listrik yang dapat diandalkan. "Ini adalah momen untuk mengimplementasikan moda transportasi ramah lingkungan yang dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi," kata salah satu narasumber dari tim kajian Pemerintah Australia.

Implementasi sistem e-BRT diyakini tidak hanya bakal mengurangi kemacetan, tetapi juga mendukung inisiatif pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. Diharapkan kehadiran transportasi umum yang memadai dan ramah lingkungan ini dapat menggiring warga Bali untuk lebih memilih angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi.

Selain itu, Ulapan Mobility Plan turut menawarkan solusi mobilitas yang disesuaikan dengan karakteristik sosial dan geografis Bali. "Kita butuh pendekatan komprehensif; tidak hanya soal jalan dan transportasi umum, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah," ujar Mahendra Jaya menanggapi hasil kajian tersebut.

Di sisi lain, tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur transportasi. Lahan di Bali, yang notabene memiliki nilai ekonomi tinggi, menjadi salah satu kendala yang harus dipecahkan dengan bijak.

Dalam konteks ini, dukungan dari berbagai sektor sangat diperlukan. Pembiayaan layanan, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan sarana transportasi harus ditangani melalui kerjasama antara pemerintah, swasta, dan komunitas masyarakat. Konsep "Ngrombo" atau gotong-royong yang diusung oleh Mahendra Jaya menjadi pendekatan kunci untuk mengatasi kompleksitas tantangan yang ada.

Perbaikan sistem transportasi di Bali bukan hanya tugas pemerintah daerah semata, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam menutup sambutannya, Mahendra Jaya berharap agar Bali dapat segera menunjukkan wajah transportasi yang lebih maju dan berkelanjutan. "Mari kita jadikan Bali sebagai contoh wilayah dengan transportasi umum yang modern dan ramah lingkungan," pungkasnya.

Dengan segala tantangan di depan mata, upaya bersama ini diharapkan mampu menjawab masalah transportasi yang dihadapi Bali, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang diinginkan oleh semua pihak.