JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah berupaya menyiapkan Undang-Undang (UU) baru yang berfokus pada sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Aturan ini bertujuan mengatasi berbagai tantangan yang selama ini membayangi ekosistem perumahan di tanah air, dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif.

Dilansir dari pernyataan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, inisiatif ini merupakan hasil dari proses identifikasi yang intensif terhadap berbagai masalah dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan Kementerian PKP. "Kementerian PKP telah berupaya mengidentifikasi berbagai masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ungkap Fahri Hamzah.

Rancangan regulasi ini diharapkan dapat menjadi skema yang mengakomodasi setiap tantangan yang ada, dan sekaligus menjadi fondasi bagi lahirnya Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. "Hasil pembicaraan tersebut akan kami rangkum dalam sebuah skema yang diatur dalam satu regulasi komprehensif. Inilah cikal bakal lahirnya Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh," tambah Fahri.

Mengatasi Tiga Tantangan Utama

Dalam proses identifikasi, Fahri Hamzah menyoroti tiga tantangan utama yang perlu diatasi dalam program pembangunan Program 3 Juta Rumah. Tantangan ini meliputi isu tanah, perizinan, dan pembiayaan. Ketiga isu tersebut membutuhkan solusi kolaboratif dan dukungan dari berbagai pihak.

1. Masalah Tanah

Kepastian lahan menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan rumah. Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa komunikasi aktif dan kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait terus dilakukan. "Saya setiap hari berdiskusi dengan Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengatasi masalah tanah," kata Fahri. Berbagai koordinasi dengan pihak swasta, kementerian BUMN, serta lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK dilakukan untuk memetakan tanah yang dapat dimanfaatkan.

2. Masalah Perizinan

Perizinan yang berbelit dan memakan waktu lama menjadi tantangan berikutnya bagi pembangunan rumah di Indonesia. Kementerian PKP saat ini tengah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait perizinan untuk mempercepat proses tersebut. "Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi yang terkait dengan perizinan untuk mempercepat proses pembangunan," ujar Fahri.

3. Pembiayaan

Permasalahan pembiayaan menjadi tantangan kunci lain yang harus dijawab. Pembiayaan pembangunan rumah membutuhkan skema yang lebih terencana dan inklusif, mengingat kebutuhan yang semakin mendesak. "Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Masalah perumahan ini harus ditangani secara kolaboratif semua pihak," jelas Fahri. Ia juga menekankan pentingnya menumbuhkan semangat gotong royong dalam mencapai target pembangunan rumah yang ditetapkan.

Dukungan Lintas Sektor

Pendekatan inklusif tidak berhenti pada tahap perencanaan regulasi saja. Fahri menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dari sektor publik maupun swasta. Pemerintah menyadari bahwa penyediaan perumahan yang layak adalah tanggung jawab bersama dan memerlukan kerjasama berbagai pihak agar dapat terealisasi dengan baik.

Sementara itu, optimisme terhadap sektor properti di tanah air tetap terjaga. Pengembang dan pelaku pasar properti terus menujukkan komitmennya dengan menghadirkan berbagai proyek baru, salah satunya oleh The Sanctuary yang menawarkan klaster mewah kepada konsumen.

Dengan adanya kebijakan baru nanti, diharapkan konflik-konflik yang sebelumnya menghalangi pembangunan bisa diatasi, sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati akses perumahan yang lebih layak dan terjangkau. Pemerintah optimis bahwa melalui regulasi baru ini, sektor perumahan di Indonesia dapat lebih dinamis dan inklusif, menjawab kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan.

Ke depan, pemerintah berharap agar upaya ini dapat meningkatkan kualitas, kuantitas, dan keterjangkauan hunian di seluruh pelosok tanah air. Dengan demikian, harapan akan memiliki rumah bagi setiap warga negara bisa segera diwujudkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.