TANJUNG SELOR – Dalam rangka meningkatkan konektivitas di wilayah Kalimantan Utara, pembangunan infrastruktur di pedalaman dan perbatasan menjadi agenda utama yang terus disuarakan. Rakhmat Sewa, Anggota DPRD Kalimantan Utara, kembali menekankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mempercepat realisasi proyek jalan dan jembatan di daerah-daerah terpencil tersebut. Upaya ini dinilai krusial untuk membuka aksesibilitas yang selama ini terhambat.

"Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan harus diprioritaskan sesuai kewenangan, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan," ujar Rakhmat Sewa dalam pernyataan terbarunya. Konsentrasi utama diarahkan pada wilayah perbatasan yang meliputi kawasan Apau Kayan, Krayan, Bahau Hulu, Pujungan, dan daerah perbatasan lainnya. Rakhmat Sewa menegaskan, "Pembangunan akses jalan dan jembatan di wilayah tersebut harus dilakukan akselerasi atau percepatan."

Kondisi geografis dan keterbatasan akses di wilayah-wilayah tersebut memang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Namun, Rakhmat optimis bahwa dengan dukungan penuh dari Pemprov Kaltara, hambatan ini dapat diatasi. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa perhatian terhadap pembangunan ini telah disampaikan secara resmi kepada Pemprov Kaltara dalam berbagai forum dan pembahasan. "Atensi ini harus bisa ditindaklanjuti secara optimal," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diminta untuk konsisten menjadikan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan pedalaman sebagai prioritas utama setiap tahunnya. Sebuah langkah strategis yang dianggap akan membuka keterisolasian daerah-daerah tersebut. "Sehingga aksesibilitas dari dan menuju wilayah pedalaman, serta perbatasan bisa terbuka," ungkap Rakhmat.

Namun, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan fiskal pemerintah daerah. "Kita akui pembangunan perbatasan ini terganjal dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah," kata Rakhmat Sewa. Meskipun demikian, ia mengusulkan agar ada sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sinergi ini diharapkan dapat membuka peluang bagi percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau alokasi dana dari kementerian terkait yang hadir di daerah.

"Pembangunan infrastruktur salah satunya bisa dipercepat melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK, atau bisa langsung dari kementerian terkait yang ada di daerah. Yang jelas ini harus diperjuangkan," tegas Rakhmat Sewa. Langkah sinergis dan kolaboratif di antara berbagai pihak diharapkan bisa menjadi solusi untuk memecahkan kebuntuan yang terjadi selama ini.

Dalam pembahasan ini, Rakhmat berharap bahwa dengan adanya dukungan dari pusat dan optimalisasi perencanaan oleh pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan pedalaman dapat segera terwujud. "Kami berharap ke depan ada akselerasi yang konkret dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah," pungkasnya.

Dengan upaya kolektif ini, optimisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Utara, khususnya di daerah pedalaman dan perbatasan, semakin nyata. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi semata, tetapi juga sebagai jalan pembuka untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan, dan akses kesehatan bagi masyarakat setempat. Sehingga, kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat diminimalisasi, dan setiap warga mendapatkan hak yang sama untuk menikmati pembangunan yang merata.

Sebagai catatan, artikel ini pertama kali tayang di TribunKaltara.com dengan judul "Rakhmat Minta Pemprov Kaltara Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Pedalaman dan Perbatasan".