JAKARTA – Menghadapi libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil langkah proaktif untuk mengatur mobilitas angkutan penyeberangan. Berkolaborasi dengan Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kemenhub menetapkan kebijakan untuk mengelola pergerakan angkutan orang dan barang di pelabuhan penyeberangan strategis di Indonesia.

Empat pelabuhan utama yang menjadi fokus perhatian adalah Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk, Merak, dan Bakauheni. Menurut prediksi, volume kendaraan melintasi pelabuhan ini akan meningkat signifikan selama periode liburan, seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang merayakan libur Natal dan Tahun Baru.

Pada konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, menyampaikan, "Diprediksi pada sektor penyeberangan juga akan terjadi peningkatan volume kendaraan, maka dari itu diperlukan pengaturan."

Kemenhub berencana mengoptimalkan penggunaan pelabuhan-pelabuhan bantuan guna mengurai kepadatan. Ini bertujuan untuk memecah arus kendaraan dan mencegah terjadinya penumpukan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Pelabuhan-pelabuhan tambahan ini diharapkan bisa memberikan solusi efektif dalam mengatasi lonjakan kendaraan.

Efektivitas Penggunaan Pelabuhan Bantuan

Langkah menggunakan pelabuhan bantuan merupakan bagian dari strategi holistik untuk mendistribusikan lalu lintas secara lebih merata. Dengan demikian, diharapkan kepadatan di satu titik tertentu dapat diminimalisir. Selain menggunakan pelabuhan alternatif, Kemenhub juga akan memastikan bahwa infrastruktur dan layanan di pelabuhan utama dan tambahan tersebut berada dalam kondisi optimal. Upaya perbaikan dan penyesuaian layanan diprioritaskan agar dapat melayani masyarakat secara maksimal.

Komponen lain dari inisiatif ini adalah dengan menyelaraskan kebijakan pembatasan angkutan barang di jalan tol dan non-tol, sehingga seluruh rantai perjalanan pengguna kendaraan pribadi maupun angkutan umum dapat berjalan dengan lancar. Pengaturan ini diharapkan mampu mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan perjalanan di musim libur panjang.

Dukungan dari Instansi Terkait

Dukungan dari Korlantas Polri dan Kementerian PU sangat esensial dalam penerapan kebijakan ini. Korlantas Polri akan terlibat dalam pengaturan dan pengawasan lalu lintas, sementara Kementerian PU akan memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan fasilitas penunjang lainnya. Sinergi antar lembaga ini diharapkan dapat memberi dampak positif yang signifikan terhadap kelancaran arus lalu lintas selama periode liburan.

Ahmad Yani menambahkan, “Nantinya akan ada beberapa pelabuhan bantuan yang akan digunakan untuk memecah kepadatan dan mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan di satu titik.”

Sebagai bagian dari upaya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, Kemenhub akan mengintensifkan penyebaran informasi melalui berbagai platform media. Diharapkan masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang diterapkan demi kenyamanan bersama. Selain itu, kesiapan petugas di lapangan akan ditingkatkan untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat.

Saran Bagi Pengguna Jalan dan Pelabuhan

Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan bijak, menghindari puncak arus mudik, dan selalu memperhatikan informasi terkini yang disampaikan pemerintah. Dengan begitu, perjalanan menuju tempat tujuan bisa lebih aman dan nyaman.

Kemenhub dan instansi terkait berkomitmen untuk mewujudkan perjalanan yang aman dan lancar. Kerjasama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, menjadi kunci utama dalam menyukseskan penerapan kebijakan ini.

Memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat selama libur panjang adalah prioritas utama pemerintah. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan tidak hanya mengurai kepadatan, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.