SUKABUMI — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi telah menegaskan komitmennya dalam menangani dampak bencana yang melanda berbagai wilayah di kabupaten ini dengan menggunakan salah satu alat utama mereka, yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan bahwa korban bencana mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Kabupaten Sukabumi telah mengalami sejumlah bencana alam yang berdampak pada puluhan wilayahnya. Menghadapi situasi tersebut, Disperkim bertekad untuk berperan aktif dalam memberikan solusi, terutama terkait dengan perumahan bagi korban bencana yang sangat membutuhkan perhatian dan tindakan segera.

Sekretaris Disperkim Kabupaten Sukabumi, Herdiawan Waryadi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan bergerak berdasarkan SPM Perumahan Rakyat yang telah ditetapkan. "SPM Perumahan Rakyat merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi kami akan fokus ke situ," jelas Herdiawan dalam sebuah wawancara pada Jumat, 6 Desember 2024.

Menurutnya, penerapan SPM ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan efisien, dengan memprioritaskan dua layanan utama. Pertama, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Kedua, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang harus direlokasi sebagai bagian dari program pemerintah daerah.

"Penting bagi kami memastikan bahwa setiap warga Sukabumi yang terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ini bukan hanya tentang memberikan tempat berlindung sementara, tetapi memulihkan kehidupan mereka sesegera mungkin," tambah Herdiawan.

Meski begitu, implementasi SPM ini tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh Disperkim. Herdiawan menekankan perlunya kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan lembaga terkait lainnya. "SPM kami fokus pada penanganan rumah terdampak bencana. Tapi tentu saja, tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami menunggu kajian dan analisis dari BPBD untuk langkah lebih lanjut," imbuhnya.

Saat ini, Disperkim masih menanti kajian dari BPBD untuk menentukan skala dan lokasi penanganan yang paling mendesak. Herdiawan menjelaskan bahwa data dan analisis dari BPBD sangat krusial dalam menentukan langkah Disperkim selanjutnya. Ini untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dikelola secara efektif dan prioritas penanganan bisa dilakukan dengan tepat.

Di sisi lain, Herdiawan juga menyoroti pentingnya kerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta dalam menyukseskan penanganan bencana ini. Ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan memberi dukungan bagi para korban bencana. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, diharapkan pemulihan situasi di Sukabumi dapat berlangsung lebih cepat.

Sejauh ini, langkah Disperkim mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai bahwa penerapan SPM Perumahan Rakyat merupakan solusi tepat yang bisa segera diterapkan dalam situasi darurat seperti bencana.

Ketika bencana melanda, menyediakan tempat tinggal yang aman dan layak bagi para korban adalah prioritas utama. Diharapkan, dengan adanya SPM dan kerjasama lintas sektoral, warga masyarakat di Kabupaten Sukabumi dapat merasakan kembali keamanan dan kenyamanan meski berada dalam situasi yang sulit.

Ke depannya, Disperkim berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan dan memperkuat strategi penanganan bencana, agar setiap warga yang terdampak bisa mendapatkan bantuan dan pemulihan yang optimal. Nantikan langkah-langkah selanjutnya dari Disperkim dan dukung upaya mereka dalam membangun kembali kehidupan warga yang terpengaruh.