JAKARTA – Dalam upaya mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur yang mendesak di Sumatera Barat, Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Mulyadi, menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis ini memfokuskan pada langkah-langkah konkret untuk mengatasi berbagai tantangan infrastruktur yang selama ini melanda provinsi tersebut.

Berbagai bencana alam seperti banjir dan longsor yang baru-baru ini terjadi di Sumatera Barat telah meninggalkan dampak signifikan terhadap infrastruktur di wilayah tersebut. Mulyadi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar dan merupakan anggota DPR RI Komisi XII, menyatakan bahwa kerusakan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Diskusi kami fokus pada langkah-langkah penyelesaian persoalan infrastruktur di Sumbar, termasuk upaya mendukung pemulihan pascabencana,” ujar Mulyadi usai pertemuan. Ia menekankan bahwa situasi saat ini membutuhkan penanganan cepat dan tepat. “Kondisi ini membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Selain untuk mitigasi bencana, pemulihan infrastruktur juga penting untuk mencegah dampak yang lebih luas di masa depan,” tambahnya lagi.

Lebih lanjut, Mulyadi mengungkapkan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Keterbatasan anggaran ini membuat dukungan dari pemerintah pusat menjadi sangat penting. “Tanpa dukungan pusat, sangat berat bagi Sumbar untuk melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur secara optimal,” tegasnya.

Menteri PU, Dody Hanggodo, yang juga sekolega satu partai dengan Mulyadi, menyatakan komitmennya untuk membantu Sumatera Barat. "Beliau memahami bahwa infrastruktur adalah urat nadi perekonomian dan menjadi tanggung jawab besar Kementerian PU,” kata Mulyadi, menguatkan komitmen bersama untuk memajukan infrastruktur di wilayah tersebut. Sebagai langkah awal konkret, Dody Hanggodo berencana melakukan kunjungan kerja ke Sumbar untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang terdampak oleh bencana.

Belakangan ini, sejumlah daerah di Sumatera Barat seperti Kabupaten Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Pesisir Selatan mengalami bencana banjir dan longsor. Meskipun sudah ada upaya penanganan bencana, tingkat kerusakan yang diakibatkan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pun memprediksi curah hujan tinggi akan terus berlangsung sepanjang bulan Desember, memberi sinyal bahwa masyarakat harus tetap waspada terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi.

Pertemuan antara Mulyadi dan Menteri PU ini diharapkan tidak hanya menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur yang ada, tetapi juga memperkuat upaya mitigasi bencana di Sumatera Barat. Kesadaran tentang pentingnya infrastruktur yang kuat dalam mendukung perekonomian di wilayah tersebut mungkin akan menjadi faktor kunci dalam upaya pembangunan dan pemeliharaan jangka panjang.

Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan sinergi aktif antara berbagai pemangku kepentingan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan tangguh di Sumatera Barat diharapkan dapat terwujud. Tidak hanya untuk menyelesaikan masalah yang ada saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan daerah tersebut menghadapi tantangan di masa depan.

Seiring dengan peringatan dari BMKG tentang potensi curah hujan yang tinggi, masyarakat di Sumatera Barat maupun pemerintah daerah diminta untuk terus meningkatkan kesadaran dan persiapan dalam menghadapi bencana alam. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta peran aktif masyarakat, Sumatera Barat dapat membangun ketangguhan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.